Banyuwangi, seblang.com – Dalam upaya membumikan Pancasila kepada semua warga negara Indonesia prinsip Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menghindari model-model yang indoktrinatif, menghindari metode-metode yang doktrinal .
Ungkapan tersebut disampaikan oleh Bidang Hukum BPIP RI Rahmawati Oktiviani kepada wartawan Seblang.Com di Ruang Rapat Khusus DPRD Kabupaten Banyuwangi pada Sabtu (3/8/2024)
“Tetapi salah satunya itu BPIP berkolaborasi dengan Kemendikbud RI telah menerbitkan buku teks utama dan juga buku bagi guru dan murid dari muali Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT),” ujar Rahmawati.
Menurut dia materi buku itu adalah dari BPIP berkolaborasi dengan Kemendikbud RI. Untuk pendistribusian dan mengeluarkannya itu dari Kemendikbud begitu jadi nanti buku ajar sudah digunakan untuk tahun ajaran sekarang (2024/2025).
“Jadi kita bisa melihat buku-buku dari mulai PAUD-Perguruan Tinggi itu khususnya yang Pendidikan Pancasila itu ada logonya dari Kemendikbud dan BPIP,” imbuhnya.
Kalo SKS nya itu aturan dari Kemendikbud karena kalau Perguruan Tinggi itu kan harus mengacu ke pusat nah itu mungkin yang dari Kemendikbud kalau berapa SKSnya. Kalo untuk buku-buku Pancasila ini dari BPIP menekankan semuanya lebih menonjolkan untuk prakteknya jadi implementasinya tidak semuanya teori jadi 70 persen praktek dan 30 persen teori.
Selanjutnya dia berharap upaya pembumian Pancasila ini lebih masif tidak hanya di pusat saja dan juga tidak hanya menjadi tanggung jawab BPIP tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa karena BPIP ini hanya berada di Jakarta tidak ada di daerah-daerah.
“Sehingga ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama kita gotong-royong meninternalisasikan dan menginstitusionalisasikan Pancasila .Kalau melihat PP No. 4 tahun 2022 tentang perubahan standart nasional pendidikan itu sudah ada di situ Pancasila ini menjadi kurikulum wajib bagi setiap jenjang pendidikan dasar sampai menengah itu selain Pendidikan Agama ada Pendidikan Pancasila,” tambah Alumni Fakultas Hukum UNS tersebut.
Kemudian jenjang Perguruan Tinggi itu ada Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan seterusnya kemudian mata kuliahnya itu juga ada Pendidikan Pancasila.”Kalau sejauh apa itu mungkin urusannya Kemendikbud ya karena itu merupakan kurikulum dari Kemendikbud tetapi paling tidak dari BPIP strachingnya adalah Pancasila menjadi kurikulum wajib dari PAUD sampai PT,” pungkas Rahmawati Oktiviani.
