Situbondo, seblang.com – Pemerintah Kabupaten Situbondo kembali mendapatkan penghargaan LHP atas LKPD Tahun 2023 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK RI, di Surabaya, Kamis, (2/5/2024).
Penghargaan yang diterima langsung oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi itu merupakan penghargaan yang kesekian kalinya didapatkan oleh pemerintah kabupaten Situbondo atas hasil pemeriksaan BPK RI.
Bupati Situbondo, Karna Suswandi menyampaikan bahwa meskipun sudah mendapatkan penghargaan LHP dari BPK RI untuk kesekian kalinya, namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan ke depan untuk lebih baik lagi.
“Ada tiga poin yang menjadi titik berat dari hasil pemeriksaan BPK, yaitu tentang retribusi, honorarium dan PJU yang belum didukung dengan bukti konsumsi listrik,” ujar Bupati Karna Suswandi, Jumat (3/5/2024).
Bung Karna panggilan akrabnya juga mengatakan, jika sebelum dirinya memerintah memang banyak pemasangan PJU yang tidak ada meteran listrik, namun saat pemerintahannya sudah diberlakukan setiap PJU harus menggunakan meteran listrik, sehingga pengeluaran daerah bisa lebih jelas untuk konsumsi listrik PJU.
“Sebab, jika tanpa meteran jika ada masyarakat yang menyambung ilegal dan tidak diketahui itu akan menjadi tanggungan daerah,” ungkap Bung Karna tersebut.
Namun Alhamdulillah, kata Bung Karna perlu juga disyukuri, peningkatan PAD pemerintah daerah Situbondo Signifikan, dari sebelum pemerintahan Bung Karna 200 miliar saat dipimpin oleh dirinya menjadi 300 miliar.
“Karena dengan begitu maka, fiskal kita sudah mulai meningkat, dengan demikian kemandirian fiskal akan bisa pemerintah Kabupaten bisa dicapai, sebab bantuan pemerintah pusat melalui DAU semakin lama mengalami penurunan, penurunan bantuan pusat ini akan berpengaruh kepada kemampuan fiskal daerah menurun sehingga banyak kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemerintahan akan menurun secara drastis jika tidak diperkuat fiskal. Cara memperkuat adalah dengan Upaya meningkatkan PAD,” jelas Bupati Karna.
Bung Karna menyebutkan jika peningkatan PAD merupakan satu-satunya cara yang harus dilakukan agar pemerintah Kabupaten Situbondo bisa bersaing dengan daerah lain.
“Ini harus kita kejar, sehingga ke depan kita bisa meningkatkan peran dan eksistensi pemerintah daerah ditengah-tengah masyarakat,” pungkasnya. (Kadari/ADV)
