“Harapan kami adanya percepatan pemerataan penerima manfaat di wilayah yang cakupannya rendah. Karena ada beberapa wilayah yang belum dapat,” tegasnya.
Perluasan penerima manfaat, lanjut Bagus, harus berjalan beriringan dengan kesiapan sekolah. Jangan sampai penambahan cakupan layanan tidak diikuti kesiapan data dan sistem penerimaan di satuan pendidikan.
Karena itu, Dispendik mendorong sekolah memperkuat pendataan siswa sebagai penerima manfaat. Data yang akurat diperlukan untuk mengetahui jumlah kebutuhan secara tepat sekaligus mengantisipasi perubahan jumlah siswa di masing-masing satuan pendidikan.
Selain pendataan, sekolah juga diminta memiliki jalur komunikasi yang jelas dengan SPPG ketika terjadi persoalan dalam pelaksanaan MBG.
Mekanisme komunikasi yang responsif dinilai dapat mempercepat penyampaian kendala di lapangan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, persoalan teknis tidak berlarut dan tidak mengganggu penerimaan manfaat oleh siswa.
Bagus menilai keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada siswa. Program tersebut juga membutuhkan kesiapan ekosistem sekolah, ketepatan data penerima, koordinasi distribusi serta respons cepat apabila terjadi kendala.
“Jadi kita hanya sebagai penerima manfaat dan harapannya ada penguatan koordinasi, sehingga masing-masing pihak bisa siap menjalankan Program MBG,” pungkas Bagus.
Bagi Dispendik Kabupaten Malang, sekolah merupakan salah satu titik penting dalam rantai pelaksanaan MBG karena berhubungan langsung dengan siswa. Karena itu, penguatan komunikasi antara sekolah dan SPPG menjadi bagian penting agar program prioritas pemerintah tersebut dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran dan memberikan manfaat secara maksimal.//////
