Gus Barra mengungkapkan masih ditemukan kasus warga yang secara ekonomi tergolong mampu namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Kejadian di lapangan, ada yang desilnya 8 bahkan 10, tapi terdata dapat bantuan,” ungkapnya.
Sebaliknya, ada pula warga yang kondisi ekonominya telah berubah namun datanya belum diperbarui. Karena itu, ia meminta perangkat desa terus melakukan pemutakhiran data secara berkala.
“Contoh lain, ada masyarakat miskin mendadak kaya karena tanahnya dibeli industri pabrik. Akhirnya setelah itu hidupnya membaik, punya usaha juga. Kejadian seperti itu memang ada. Itulah sebabnya, data wajib update mingguan bahkan harian,” katanya.
Menurut Gus Barra, data yang akurat menjadi fondasi berbagai program pemerintah, mulai Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, JKN PBI, bantuan UMKM, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga berbagai program pemberdayaan lainnya.
Menutup arahannya, Gus Barra juga meminta para kepala dusun memperhatikan kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class. Kelompok ini dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, namun sangat rentan terdampak inflasi, kenaikan biaya pendidikan, biaya kesehatan, hingga risiko kehilangan pekerjaan.
“Masyarakat kelas menengah posisinya sering rawan. Meskipun secara pendapatan berada di atas garis kemiskinan, justru kelompok ini sangat rentan terhadap inflasi, biaya pendidikan, kesehatan, dan risiko PHK yang bisa menurunkan kemampuan ekonomi dengan cepat. Saya mohon kita sama-sama memperhatikan mereka,” tandasnya.//////
