Persoalan kemudian berkembang menjadi sengketa kepemilikan rumah. Padahal, berdasarkan penilaian aset yang disampaikan pihak Sri Endah, rumah tersebut memiliki nilai sekitar Rp3,172 miliar pada 2022.
Perbedaan mencolok antara nilai pinjaman dan aset yang disengketakan inilah yang sebelumnya menjadi perhatian Ning Lia.
Meski demikian, putusan gugatan tidak dapat diterima bukan berarti majelis hakim telah memutus seluruh substansi sengketa atau menentukan secara final kepemilikan sah atas objek perkara.
Putusan tersebut menunjukkan bahwa keberatan hukum pihak Tergugat diterima, sementara alasan lengkap majelis hakim masih perlu diketahui melalui salinan resmi putusan.
Ning Lia berharap persoalan hukum yang menimpa Sri Endah dapat menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari dugaan praktik mafia dana talangan.
Ia juga menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang berlaku tanpa mendahului putusan berkekuatan hukum tetap.
Hingga informasi putusan tersebut diakses, tanggal berkekuatan hukum tetap (BHT) dalam sistem e-Court PN Surabaya masih belum tercantum. Pihak Penggugat masih memiliki qkesempatan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Nurul Hidayat, S.H., dari Kantor Hukum Mulyadi & Partners Law Firm dan NAWA TIRTA LAW FIRM, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memeriksa dan memutus perkara Nomor 391/Pdt.G/2026/PN Sby secara objektif dan profesional. Menurutnya, putusan tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara ini secara objektif, profesional, dan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Kami percaya bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa keberpihakan, sehingga masyarakat tetap memiliki harapan dan kepercayaan terhadap tegaknya supremasi hukum,” ujar Nurul Hidayat.(*/ady)











