Banyuwangi, seblang.com — DPRD Kabupaten Banyuwangi mengajak PT Pertamina dan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk membenahi sistem distribusi LPG 3 kg bersubsidi agar tidak merugikan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, mengatakan keberhasilan Polresta Banyuwangi dalam mengungkap dugaan kecurangan pengoplosan LPG 3 kg bersubsidi semakin menguatkan penilaian bahwa sistem distribusi Pertamina di lapangan masih belum optimal.
Ia menuturkan, dalam pertemuan dengan Pertamina dan stakeholder terkait beberapa waktu lalu, pihaknya telah mengusulkan agar Pertamina mencontoh sistem pendistribusian pupuk bersubsidi yang dinilai lebih tertib. Penerima pupuk bersubsidi, kata dia, harus sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Berbeda dengan distribusi LPG 3 kg yang masih terkesan bebas, sehingga masyarakat mampu pun dapat membeli karena belum diatur secara jelas dan tegas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti belum jelasnya agen yang bertanggung jawab atas distribusi gas melon di setiap kecamatan.
“Ke depan, perlu diatur agen yang bertanggung jawab di tiap kecamatan. Dengan begitu, jika terjadi masalah, penanganannya bisa lebih cepat,” kata Michael di ruang lobi DPRD Banyuwangi, Senin (20/4/2026).
