Banyuwangi, seblang.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD kabupaten Banyuwangi mengaku kecewa terhadap amburadulnya pembagian insentif guru ngaji yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi pada tahun ini.
Hal tersebut disampaikan oleh H. M. Ali Mahrus, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi asal PKB kepada wartawan karena mendapatkan banyak keluhan masyarakat tentang pembagiansentif guru ngaji di Gedung DPRD Banyuwangi Rabu (25/11).
Pria yang saat ini menjabat Sekretaris DPC PKB Banyuwangi itu menuturkan skema pemberian insentif guru ngaji tahun ini berubah dan berbeda dengan cara pembagian tahun lalu. Dimana sebelumnya penentuan para guru ngaji yang berhak mendapatkan melibatkan YPMNU melalui LP3A sekarang melalui pemerintah desa menggunakan smart kampung dan banyak ditemukan hal-hal yang kurang mengakomodasi.
Aada beberapa di wilayah yang masa sebelumnya mendapatkan insentif guru ngaji, namun tahun ini ternyata tidak lagi mendapatkan. Bahkan data di lapangan justru ada yang mengakomodasikan para guru yang baru mendirikan TPQ.
“Jadi harapan kami tentu bagaimana skema yang sudah dilakukan dan dirubah itu data harus benar-benar baik, karena ternyata masih banyak ditemukan data yang tercecer. Jadi ternyata hari ini skema yang dilakukan melalui desa masih banyak data yang tercecer dan itu riil guru ngaji kami punya data guru ngaji tersebut,” katanya
Sebenarnya guru ngaji tidak berharap insentif atau tidak mendesak, tapi kita sendiri yang mempunyai politic will yang harus memperhatikan mereka, “Karena mereka merupakan garda terdepan yang membentengi karakter generasi bangsa khususnya urusan moralitas. Karena ngaji itu kan urusan keyakinan, urusan hati, urusan spiritual ini yang harus kita kuatkan,” tambahnya
Menurut Ali Mahrus untuk urusan negara maju baik itu harus ada kerukunan kekompakan dan kerjasama yang baik antara umaro dan ulama. Dimana untuk menjadikan negara yang maju dan baik merupakan domain dari pemerintah. Sedangkan negara itu bisa mendapatkan keberkahan dan pengampunan merupakan domain para ulama termasuk para guru ngajoi didalamnya.
Jadi bagaimana para ulama termasuk guru-guru ngaji yang dengan sabar tulus dan ikhlas membantu mencerdaskan generasi muda bangsa diperhatikan. Yang menjadikan negara ini berkah ya tetap jalan, antara perhatian yang baik dan apresiasi terhadap guru ngaji harus dimaksimalkan, data-data yang ada harus tercover khususnya bagi para guru ngaji yang riil dari awal sebenarnya mereka tidak meminta akan tetapi pemerintah yang wajib memberikan apresiasi.
Hajjah Siti Mafrochatin Ni’mah, Ketua Fraksi PKB menambahkan berdasarkan data yang ada jumlah guru ngaji sekitar 16 ribu lebih. Kemudian tahun insentif guru ngaji yang dicairkan bagi sekitar 10 ribu orang. Padahal pemerintah Banyuwangi menyiapkan anggaran Rp. 8,5 miliar.
Wartawan: Nurhadi
