Banyuwangi, seblang.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan langsung Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024 di Jakarta, Senin (6/5/2024). Penghargaan ini diberikan setelah Banyuwangi sebelumnya meraih PPD terbaik tingkat Jawa Timur.
PPD merupakan apresiasi atas perencanaan, pelaksanaan, dan dampak program pembangunan yang dijalankan daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk menggunakan anggaran secara tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Mengelola fiskal dan anggaran betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas,” pesan Jokowi.
Bupati Ipuk menyambut baik penghargaan tersebut sebagai pelecut semangat dalam menghasilkan program berdampak luas. Ia menegaskan, inovasi terus dilakukan agar program pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
*Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita tidak bisa lagi hanya sekadar membuat kegiatan yang penting berjalan. Perlu dilakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan program yang dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat,” terangnya.
Untuk menghadapi tantangan daerah, kata Ipuk, Pemkab Banyuwangi menjalankan payung program besar yakni “Banyuwangi Rebound” yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi, pengentasan kemiskinan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, UMKM, kesehatan, dan pendidikan.
Selain itu, ada program sektor kesehatan dan pendidikan yang fokus pada peningkatan akses (pemerataan) dan kualitas layanan, yang ditopang dengan pemenuhan SDM guru dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan.
Dampak dari beragam program tersebut, lanjut Ipuk, sudah terukur. Di antaranya, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen (dari 8,06% pada 2020 menjadi 8,07% pada 2021), merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim (semua daerah mengalami kenaikan kemiskinan akibat pandemi). Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi kembali menurun menjadi 7,5 persen; lalu kembali turun menjadi 7,34 persen pada 2023; merupakan level terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.
Banyuwangi juga dinilai mampu mengelola inflasi dengan baik; ditetapkan sebagai kabupaten dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali empat tahun berturut-turut, yang penghargaannya diserahkan Presiden Joko Widodo.
Salah satu indikator keberhasilan program pembangunan lainnya, papar Ipuk, dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat; dari 71,85 (2020), 72,62 (2021), 73,15 (2022), dan 73,79 (2023). Angka IPM Banyuwangi sudah masuk kategori “tinggi” dan tercatat sebagai yang tertinggi di wilayah timur Pulau Jawa yang kerap disebut “Sekar Kijang” (meliputi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang). (*)
