Blitar, seblang.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan Pandangan Umum (PU) nya atas Laporan Penjelasan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2023 pada rapat paripurna di Gedung Graha Paripurna, Rabu (20/3/2024).
Dalam kesempatan ini Juru bicara (Jubir) F.PKB, Panoto, memaparkan point-point penting agar Pemkab Blitar dapat lebih optimal dalam pembangunan. Meski pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Hal ini pun dinilai sebagai prestasi luar biasa di tengah transisi pasca pandemi COVID-19.
“Untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Blitar, kami kembali menyarankan pentingnya dilakukan optimalisasi pajak tambang mineral bukan logam,” kata Pranoto.
“Sedangkan 5 capaian prioritas dalam kegiatan LKPJ Bupati Blitar tahun 2023, ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian oleh berbagai pihak diantaranya penanganan inflasi, pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.
Selanjutnya, kata Panoto, terkait kemiskinan ekstrim, berdasarkan data masih didapati ada sekitar 3.362 yang mana harus dituntaskan di tahun 2024. Untuk menuju di angka 0%, butuh intervensi lebih dari semua pihak.
“Maka kami berpandangan kemiskinan ekstrem dapat diselesaikan dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT sepanjang tahun,” ujarnya.
Selain hal tersebut, Panoto juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Blitar atas capaian pembangunan sederet prestasi dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional.
Mulai dari pengembangan kewirausahaan pemberdayaan komunitas-komunitas dalam event ekonomi kreatif, hingga meningkatnya status Desa Mandiri jumlah 64 desa di Kabupaten Blitar, yang mana progres peningkatan dari tahun ke tahun, kenaikannya sangat signifikan, sehingga tidak ada lagi status desa tertinggal sejak tahun 2021
“Semua itu adalah Potret tersendiri bagi desa-desa kita dalam pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan sarana dan prasarana layanan publik bagi desa yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan optimal dalam pemanfaatan dana desa,” ujarnya.
Berikutnya tentang pemantapan tata kelola pemerintahan, penguatan BUMD dan peningkatan pendapatan daerah predikat sangat baik dalam nilai indeks sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE nilai indeks reformasi birokrasi, serta nilai indeks inovasi daerah yang sukses mengantarkan Kabupaten Blitar masuk kategori Kabupaten sangat inovatif.
“Ini hendaknya untuk terus dipertahankan,” pintanya.
Kemudian peningkatan penyediaan akses sarana dan prasarana penunjang perekonomian, terkait tingkat kemantapan jalan dari Tahun 2022 sepanjang 1.243,46 km dan di tahun 2023 sepanjang 1.279,37 km telah terjadi peningkatan sebesar 3,7%.
Pihaknya juga berharap kepada Bupati Blitar untuk memerintahkan Opd terkait dengan Unit Reaksi Cepat atau URC untuk terus meningkatkan kembali pemantapan dan melakukan perbaikan jalan rusak akibat curah hujan yang meningkat.
“Hal ini guna meminimalisir terjadinya kecelakaan dan kemacetan, mengingat hari raya Idul Fitri sebentar lagi tiba yang tentu berdampak pada kepadatan arus lalu lintas jalan,” pungkasnya. (adv/dwn)
