Banyuwangi, seblang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi mendesak Pemerintah Daerah setempat segera mencabut moratorium LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum).
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono menilai penghentian sementara program kegiatan LPJU di Kabupaten Banyuwangi sangatlah tidak manusiawi. Menurutnya, masyarakat saat membayar tagihan PLN setiap bulannya, sudah dibebankan pajak untuk pembiayaan penerangan jalan.
“Ini sangat tidak manusiawi, masyarakat sudah bayar pajak untuk penerangan setiap bulannya, malah dihentikan sementara. Pemkab Banyuwangi harus mencabut Moratorium LPJU,” tegas Ruliyono.
Dikatakan Ruliyono, LPJU memiliki manfaat sangat besar dalam mengembangkan ekonomi dan menunjang aktifitas masyarakat di malam hari.
“Selain sebagai penerangan jalan umum, LPJU juga untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan meminimalisir kecelakaan lalu lintas karena jalanan gelap,” ujarnya.
Ruliyono menjamin pemerintah daerah tidak akan rugi ketika moratorium LPJU ini dicabut, karena setoran pajak LPJU marupakan salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Karena saya yakin, dengan hasil bagi pajak dari LPJU itu tidak ada kabupaten yang tidak untung, untung semua,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono memahami sikap dewan terhadap pentingnya lampu penerangan jalan umum. “Kita akan memperhatikan usulan dewan terkait dengan permintaan pecabutan moratorium LPJU,” ucap Mujiono singkat./////
