Banyuwangi seblang.com – Kehadiran secara langsung pasangan Bupati-Wakil Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani-H Sugirah yang perdana dalam mengikuti rapat paripurna DPRD Banyuwangi diwarnai dengan aksi Walk Out (WO) pimpinan dewan dan anggota Fraksi PKB yang keberatan melanjutkan rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 di Ruang Rapat Peripurna DPRD Banyuwangi Rabu (30/06/2021).
Menurut Kusnan Abadi, Salah seorang anggota Fraksi PKB ada dua keselahan yang dilakukan oleh eksekutif sehingga mengakibatkan fraksinya menolak melanjutkan mengikuti paripurna dan tidak bertanggung jawab apabila muncul kasus hukum di belakang hari.
Yang pertama sesuai permenagri tahun 2016 mestinya pengelolaan saham PT Bumisuksesindo (PT BSI ) harus ada persetujuan DPRD dalam paripurna. Tidak tiba-tiba dimasukkan dalam APBD tanpa persetujuan baru kemudian dimasukkan di APBD.
“Kami melihat pelanggaran yang kedua di dalam penjualan saham itu memang ada servis-servis ruang pemerintahan eksekutif itu bisa melepaskan dan bisa memberi diskon kepada pembeli saham sebesar antara 6,7 sampai 9,5%. ini pemerintah daerah itu berarti eksekutif –legislatif,”jelas politisi asal Kecamatan Genteng itu.
Normalnya orang jual beli yang sedikit kan dengan diskon sedikit laba yang diperoleh semakin banyak. Pertanyaanya kenapa kok memberikan justru diskon yang maksimal dari 6,7 sampai 9,5 persen.
“Ada space sebesar 2,8% itu kalau kita hitung mestinya ada uang sekitar RP 9,3 miliar masuk ke daerah. Kemarin teman-teman PKB di Badan Anggaran sudah mempertanyakan tidak dijelaskan ini yang kemudian kami menduga ini kerugian negara. maka daripada kita ikut mengesahkan kami memilih Walk Out (WO),”pungkas Kusnan.
Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan perbedaan pendapat dalam lembaga politik merupakan hal yang biasa, termasuk di lembaga dewan. “Ini prosesnya sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Kenapa kemarin di Badan Anggaran tidak dipertanyakan,”ujarnya.
Selanjutnya terkait penjualan saham PT BSI menurut Ipuk pihaknya sudah koordinasi dengan dewan. Untuk teknisnya silahkan tanya kepada Sekretaris Daerah karena saat penjualan itu dia belum menjabat bupati Banyuwangi.
Sementara I Made Cahyana Negara, Ketua DPRD Banyuwangi menegaskan pengambilan keputusan yang dilakukan sudah quorum karena yang hadir jumlahnya 39 dan mekanisme sudah dilalui rapat badan anggaran dan banmus.”Sahnya paripurna dihadiri minimal dua pertiga quorumnya 34 yang hadir 39 jadi keputusanya sah. Kami menghargailah keputusan Faksi PKB yang melakukan Walk Out,”pungkas Made.
Wartawan Nurhadi
