Banyuwangi, seblang.com – Mudah-mudahan pemerintah pusat maupun Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak & Keluarga Berencana (KB) Banyuwangi secara khusus ke depan dalam memberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Progam Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan sosial lain yang lebih selektif lagi terkait olah data antara warga yang layak menerima dan tidak layak menerima.
Pernyataan tersebut disampaikan Joko Mukhlis, Kepala Desa (Kades) Olehsari Kecamatan Glagah Banyuwangi di kantor desa Olehsari Kamis (10/06/2021) kemarin.
Menurut dia di era pandem Covid 19 yang belum tahun kapan berakhir, kalau bisa kedepannya untuk kegiatan orang-orang lansia yang tidak masuk atau tercover di dalam PKH dan BPNT di tahun berikutnya pemerintah bisa memberikan perhatian atau sumbangsih bagi warga yang memang layak mendapatkan bantuan.
“Alhamdulillah untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bulan Juni sekarang sudah seperti biasa. Kalau yang biasanya ini progam BLT ini terlambat ini sudah mulai dicairkan mulai lebih awal untuk di bulan Juni sesuai dengan target yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi,” ujar Joko.
Selanjutnya dia menuturkan proram BLT bagi warga di desanya bersumber dari Dana Desa (DD) bagi sekitar kurang lebih 85 warga kelompok penerima manfaat (KPM) yang besarnya Rp. 300 ribu/orang.
Acara penyerahan BLT bagi lansia tersebut dihadiri dan disaksikan langsung oleh Babinsa dan Babinkamtibmas desa Olehsari, tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
Lebih lanjut alumni SMAK Hikmah Mandala Banyuwangi menambahkan KPM yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) tersebut kelompok usia lansia yang tidak tercover dalam program bantuan BPNT dan PKH.
“Harapan kami karena BLT yang diberikand dimasa pandem ini kalau bisa kedepannya untuk kegiatan orang-orang lansia ini yang tidak masuk tercover di dalam PKH dan BPNT mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan sumbangsih atau perhatian lagi karena kapan pandemi Covid 19 berakhir tidak tahu,”imbuhnya.
Yang tidak kalah penting mudah-mudahaan ke depan semua dinas/instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan program BPNT, PKH maupun bantuan sosial yang lain lebih teliti dan selektif lagi terkait olah data di lapangan. Sehingga bantuan pemerintah tersebut benar-benar tepat sasaran dan jelas bisa dibedakan antara warga yang layak menerima dan massyarakat yang sudah tidak layak menerima, pungkasnya.
Wartawan : Nurhadi
