Banyuwangi, seblang.com – Pasca Viralnya foto dan video para santri Ponpes Darussalam Blokagung Banyuwangi yang diduga protes akan keterlambatan konsumsi untuk mereka, muncul video Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi, yang mengaku kesal akan nyinyiran netizen di media sosial.
Abdul Kadir menilai ada oknum di media sosial yang dinilai tak menghargai kerja keras para relawan yang melayani makanan untuk santri di pondok pesantren Darussalam, Blokagung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari.
“Biarkan para relawan bekerja, jangan dipaido. Kalau ada kekurangan ya, kalau ada keterlambatan ya. Karena kita Minggu itu masih dalam rangka persiapan. Tapi nanti dibantu TNI mudah-mudahan Insya Allah bisa diatasi,” kata Abdul Kadir dalam video berdurasi tiga menitan tersebut. .
“Kita sudah berbuat semaksimal mungkin, tidak mudah mas mengingoni wong 18 ribu itu tidak mudah. Sekali makan itu 6000, bayangin mereka ini 24 jam nonstop tidak berhenti masaknya. Kalau berhenti akan terjadi keterlambatan lagi,” ungkapnya.
Ia pun mengungkapkan, semua bahan makanan dan logistik untuk konsumsi para santri itu berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten.
“Logistik ini semua berasal dari APBD Kabupaten. Disiapkan dari anggaran BTT (Biaya Tak Terduga) yang dibiayai APBD dan disiapkan untuk penanggulangan Covid,” ujarnya.
Kadir juga mengakui memang terjadi keterlambatan pengiriman konsumsi. Tapi, kondisi itu sudah teratasi.
“Relawan tidak minta dihargai, tapi kalau memang tidak bisa caranya berterima kasih, ya jangan ngocehlah di medsos. Diamlah, mari kita sama-sama menghargai dan support kita,” katanya.
Jika kondisi terus berlanjut, Kadir khawatir para relawan akan mogok kerja. “Kalau mereka balik (mogok) kemudian memutuskan pulang itu tidak ada sangsi. Karena mereka relawan,” ungkapnya.
Sementara itu, Mohamad Amrullah,S.H.,M.Hum. Direktur Pusat Kajian Kebijakan Strategis (PUSKAPTIS) Banyuwangi, menyayangkan ucapan Plt Kepala BPBD Banyuwangi Abdul Kadir, di dalam video yang viral di media sosial.
Amrullah menilai, seharusnya Abdul Kadir yang juga seorang pegawai negeri sipil (PNS) tidak perlu mengkritik Netizen dengan nada keras untuk tidak nyinyir di media sosial terkait keterlambatan konsumsi untuk para santri yang dikarantina di pondok pesantren Darussalam Blokagung, Minggu (30/8) kemarin.
“Ketika dia (Abdul Kadir) sudah diangkat pelayan masyarakat dalam hal ini jadi PNS, maka dia harus siap dikritik dan dihujat oleh masyarakat karena baju yang ia pakai berasal dari pajak- pajak rakyat,” kata Amrullah.
“Apalagi ini sekelas kepala Dinas, dan itu sangat memalukan dia berucap seperti itu,” imbuhnya.
Amrullah menyarankan Plt Kepala BPBD Banyuwangi itu, untuk mundur jika tidak sanggup menjalankan tugasnya. “Kalau tidak sanggup ya mundur saja lebih baik, dan itu sikap seorang ksatria,” cetusnya.
Tak hanya itu, Amrullah yang memiliki latar belakang advokat tersebut, juga menyoroti kecilnya anggaran dari Pemkab Banyuwangi yang hanya mengucurkan Rp. 3 Milyar untuk keperluan konsumsi 6000 santri.
“Kalau kita hitung, setiap kali santri makan pemerintah mengeluarkan uang sebesar Rp.11.900 / santri, untuk 3 kali makan selama 14 hari,” ujarnya.
Alhasil, lanjut Amrullah, dilapangan kami melihat para santri hanya dikasih makan 1 ekor lele, 1 buah pisang, dan sayur brokoli serta sambal dan air mineral.
” Seharusnya idealnya adalah Rp. 25.000/makan atau 6.3 Milyar dimana setiap makan nya harus disiapkan kacang ijo, vitamin C dan susu. Itu baru ideal, supaya para santri cepat terbebas dari Covid-19 karena asupan gizi yang bagus,” terangnya.
Oleh karena itu kami mendesak pemkab untuk secara serius memperhatikan gizi anak- anak pesantren.
“Kalau kurang kan bisa dimintakan lagi ke BPKAD, apalagi kami melihat anggaran sebelumnya 100,3 Milyar belum bisa dirasakan masyarakat secara luas,”pungkasnya. (guh)
