Lebih lanjut Istu Hari menambahkan ada beberapa catatan khusus dalam melakuka program kunjungan kerja ke 19 kabupaten/kota di Jatim yang tahun ini menggelar pilkada. Misalnya ada sebagian wilayah yang peserta pemilihan merupakan paslon tunggal contohnya Kabupaten Ngawi. Meskipun diikuti paslon tunggal pihaknya berharap dalam pelaksanaan tidak mengurangi mutu dan kualitas demokrasi yang terus dikembangkan di Indonesia.
Sementara Hamim, Ketua Bawaslu Banyuwangi mengungkapkan kunjungan kerja Komisi A DPRD Jatim ke Banyuwangi merupakan bentuk support dan dukungan bagi Bawaslu untuk mengevaluasi dan memberikan saran masukan agar pelaksanaan pilkada bermutu dan berkualitas.
Menurut dia, salah satu saran dari pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Jatim adalah terkait komitmen untuk fokus pada indek kerawanan yang sudah dipetakan oleh Bawaslu Banyuwangi. Antara lain; netralitas ASN, potensi adanya praktek money dan kepatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) dari paslon, penyelenggara, partai politik pengusung dan masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya serta pihak terkait pelaksanaan pilkada yang lain.
”Pelaksanaan pilkada dalam suasana pendemi wabah Covid 19 masalah disiplin dan kepatuhan untuk melaksanakan protokol kesehatan merupakan salahsatu poin yang dinilai penting oleh Komisi A DPRD Jatim,” jelasnya.
Wartawan : Nurhadi
