Saatnya Menata Ulang dan Memperkuat Kontrol Publik
Mengkritisi praktik komersialisasi pada lembaga rehabilitasi bukan berarti melemahkan peran lembaga masyarakat. Justru sebaliknya, lembaga rehabilitasi sosial yang bekerja tulus, profesional, dan akuntabel harus dilindungi dan diperkuat agar menjadi rumah pemulihan yang terpercaya.
Ke depan, ada tiga hal mendasar yang perlu didorong bersama di Banyuwangi:
1. Transparansi dan Kepastian Biaya: Setiap pembiayaan layanan harus jelas dasarnya, terukur rinciannya, dan tidak membebani keluarga secara sewenang-wenang, terlebih bagi kelompok rentan yang berhak atas skema perlindungan dan asistensi sosial.
2. Ketepatan Asesmen dan Alur Rujukan: Penempatan klien, baik mandiri maupun rujukan aparat, harus mengedepankan asesmen profesional dan kepatuhan prosedur, bukan sekadar ketersediaan ruang atau negosiasi biaya.
3. Pengawasan Lintas Instansi dan Partisipasi Publik: Pemerintah daerah, instansi sosial, aparat penegak hukum, BNN, serta masyarakat sipil perlu membuka ruang evaluasi dan pengaduan yang jelas agar setiap penyimpangan dapat segera diluruskan.
Rehabilitasi narkotika adalah investasi peradaban. Jika proses pemulihan dijalankan dengan integritas, empati, dan kepatuhan hukum, keluarga akan merasa terlindungi dan para penyalahguna punya peluang nyata untuk pulih. Sebaliknya, jika dibiarkan berjalan tanpa transparansi dan mengutamakan profit, kita hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain.
Banyuwangi membutuhkan ekosistem rehabilitasi yang sehat secara tata kelola, jujur secara pembiayaan, dan berpihak pada kemanusiaan.
Penulis adalah Alumni Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angktan ke-2 tahun 2006 di Universitas Jember (Unej)









