Surabaya, seblang.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, S.Sos., S.H.I., S.Sos.I., M.E.I., yang akrab disapa Ning Lia, mendorong pendekatan restorative justice (RJ) sebagai salah satu opsi penyelesaian sengketa perdata yang berujung pada proses pidana terkait objek ruko lelang di Jalan Krukah Utara, Surabaya.
Dorongan tersebut disampaikan saat menerima audiensi tim kuasa hukum warga bersama Pimpinan Komite I DPD RI di Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Audiensi Serap Aspirasi Sengketa Ruko
Audiensi dipimpin Wakil Ketua Komite I DPD RI, Hj. Ade Yuliasih, S.H., M.Kn. Turut hadir Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina, S.Sos.
Pertemuan tersebut digelar untuk merespons aduan masyarakat terkait sengketa kepemilikan ruko yang eskalasinya semakin meruncing hingga memicu pelaporan pidana.
Advokat Muhammad Zainorella, selaku perwakilan tim kuasa hukum, menjelaskan bahwa konflik bermula ketika ruko hasil lelang dimenangkan seseorang bernama Bagus. Pasca-lelang, pihak pemenang disebut langsung berupaya menguasai objek dengan membuka paksa gembok dan memasuki lokasi tanpa mengajukan permohonan eksekusi pengosongan secara resmi ke Pengadilan Negeri.
“Tindakan sepihak ini memicu keributan di lokasi dan berujung pada laporan polisi dengan tuduhan pengeroyokan dan premanisme,” ujar Zainorella.
Akibat kejadian tersebut, sejumlah anggota Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM) ditetapkan sebagai tersangka.
Kuasa hukum juga menyoroti proses penyidikan yang dinilai berjalan cepat serta adanya dugaan pelanggaran hak imunitas advokat. Pasalnya, Ruslan yang sebelumnya berstatus sebagai kuasa hukum para tersangka justru dipanggil penyidik sebagai saksi.
Bedah Perkara Secara Proporsional
Merespons hal tersebut, Ning Lia menegaskan pentingnya melihat persoalan secara utuh dan proporsional.
