“Ini murni persoalan koordinasi dan pembaruan data kelembagaan. Setelah dilakukan komunikasi dan tabayyun, semuanya menjadi jelas,” katanya.
Ia menambahkan, kejadian tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh lembaga agar selalu memperbarui data kepengurusan dan jalur komunikasi resmi. Langkah itu diperlukan untuk menghindari kesalahan administratif yang dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Terlebih, kata Karyono, pergantian kepengurusan dalam organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama merupakan hal yang lumrah terjadi. Karena itu, sinkronisasi data harus menjadi perhatian bersama.
“Jangan sampai persoalan administrasi menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat. Alhamdulillah semuanya sudah selesai dan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak,” ujarnya.
PCNU Banyuwangi juga mengapresiasi sikap kooperatif pihak pengantar yang segera melakukan koordinasi ulang setelah mengetahui adanya perubahan kepengurusan.
Kini, polemik yang sempat menyita perhatian publik tersebut dinyatakan selesai. PCNU Banyuwangi memilih mengalihkan fokus pada pelaksanaan ibadah kurban dan pendistribusian daging kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Yang paling penting adalah amanah bantuan Presiden sampai kepada penerima yang tepat dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Itu yang menjadi tujuan utama,” pungkas Karyono.
