Ipuk juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya bagi camat yang menjadi penghubung berbagai unit pelayanan dan instansi teknis di wilayahnya.
Menurutnya, persoalan masyarakat tidak bisa diselesaikan secara terpisah. Karena itu, camat harus memastikan seluruh unsur pemerintahan di wilayahnya saling berkoordinasi, mulai dari puskesmas, UPTD Dinas PU CKPP, UPTD Pengairan, BPP Pertanian, Satkorwildik, hingga SMPN dan SDN.
Ia meminta para camat menggelar evaluasi rutin lintas sektor minimal satu bulan sekali, baik melalui pertemuan langsung maupun daring. Evaluasi tersebut diperlukan untuk membahas kendala di lapangan dan memastikan setiap persoalan mendapatkan tindak lanjut.
“Tidak ada lagi yang boleh bekerja sendiri-sendiri atau berjalan dalam tempurung ego sektoral. Camat melakukan evaluasi rutin lintas komponen ini minimal satu bulan sekali, baik secara offline maupun online,” tegasnya.
Kepada Camat Muncar, Ipuk secara khusus meminta penanganan sampah di kawasan muara dan Sungai Kalimati menjadi perhatian serius. Pembersihan harus dilakukan secara berkelanjutan, disertai pengawasan terhadap titik-titik rawan pembuangan sampah liar.
“Saya minta pembersihan sampah jangan reaktif saat menumpuk saja. Lakukan pengawasan rutin dan tindakan tegas di titik-titik rawan pembuangan sampah liar. Buktikan Muncar bisa berubah menjadi kawasan pesisir yang bersih, tertata, dan produktif,” ujar Ipuk.///////
