Banyuwangi, seblang.com – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) sebesar Rp.22 miliar untuk menanggulangi dampak inflasi di kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Sekretaris Kabupaten Banyuwangi, Mujiono mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.07/2022, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyalurkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial dampak inflasi tahun 2022.
“Dalam hal ini kami menyiapkan anggaran sebesar Rp 22 miliar untuk penanganan dampak inflasi,” Katanya, Senin (04/10/2022).
Menurutnya, program penanganan dampak inflasi diarahkan untuk bantuan sosial, penciptaan lapangan pekerjaan, subsidi sektor transportasi dan program perlindungan sosial lainnya.
Sedangkan, pihaknya sudah merealisasikan bantuan sosial penanggulangan inflasi daerah ini sekitar 20 persen dan juga menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 20 miliar untuk menangani dampak inflasi.
“Kita mendapatkan BTT sebesar Rp. 20 miliar, dan baru terpakai Rp. 3 miliar,” Jelasnya.
Sehingga, pemerintah kabupaten Banyuwangi berharap agar anggaran yang sudah disiapkan untuk penanganan dampak inflasi ini benar-benar menyentuh yang membutuhkan.
Dengan ini, pihaknya melibatkan kejaksaan dalam melakukan pendampingan dan pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial terhadap penanggulangan dampak inflasi.//////
