Banyuwangi, seblang.com – “Tidak ada ceritanya usaha kapal di penyeberangan Ketapang Banyuwangi – Gilimanuk Bali merugi. Apabila ada operator kapal yang rugi patut diduga pengelolaan tidak profesional dan managemenya tidak bagus. Untuk itu kami senang ada upaya pemerintah kabupaten Banyuwangi untuk menuntaskan tahun ini,”
Pernyataan tersebut disampaikan Michael Edy Hariyanto, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi kepada wartawan media di ruang kerjanya pada Senin (21/06/2022)
Menurut Michael, apabila kasus PT PBS tersebut selesai, selain bisa menuntaskan hak-hak karyawan dengan beroperasinya kembali kapal milik Pemkab Banyuwangi akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila pengelolanya profesional dan benar.
“Apabila tuntas kami akan melakukan kontrol dan pengawasan terhadap managemen pengelola kapal yang baru. Karena kontribusi pada PAD cukup besar asal dikelola dengan benar dan profesional,” jelas Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi itu.
Selanjutnya dia menuturkan pada dasarnya sebagai wakil rakyat sudah pernah menanyakan PT PBS kepada Sekda Kabupaten Banyuwangi maupun Bupati Abdullah Azwar Anas waktu itu. Bahkan Bupati Anas menyatakan sanggup untuk menuntaskan.
“Kenyataannya sampai saat ini belum ada eksekusi. Makanya kami akan mengundang eksekutif kembali untuk mencari akar masalah dan solusinya. Karena PT PBS menyangkut nasib karyawan dan waktu sudah cukup lama,” imbuh politisi asal Rogojampi itu.
Lebih lanjut dia menambahkan investasi pemerintah daerah untuk memiliki kapal penyeberangan Ketapang – Gilimanuk merupakan ide cerdas dan hasilnya langsung bisa dinikmati yang berupa setoran PAD yang ujung-ujungnya juga untuk kepentingan rakyat juga.
Penuntasan Kasus PT PBS Terancam Molor Karena Direksi Enggan Tandatangan
Seperti diberitakan sebelumnya keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi untuk menuntaskan kasus PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT PBS) pada tahun ini terancam molor karena keengganan jajaran direksi PT PBS menandatagani hasil audit konsultan yang disewa oleh Pemkab Banyuwangi.
Menurut H Mujiono, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, saat ini proses audit terhadap aset kekayaan milik PT PBS yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang dilakukan oleh Pemkab dengan melibatkan konsultan sudah mendekati final.
“Tinggal menunggu tanda tangan dari jajaran direksi terhadap hasil audit konsultan. Selanjutnya akan digelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan menuntaskan pembayaran hak-hak karyawan sebagaimana keputusan pengadilan tinggi Jatim,” jelas H Mujiono kepada wartawan di media ini di Pendapa Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi pada Senin (20/06/2022)..
Pejabat asal Srono itu menuturkan untuk menuntaskan kasus PT PBS Banyuwangi, pihaknya harus melalui mekanisme yang ada agar tidak terjadi masalah hukum di masa mendatang.
“Kami targetkan tuntas tahun ini tetapi juga tergantung kesiapan jajaran direksi PT PBS untuk menandatangani hasil audit konsultan yang disewa oleh pemkab Banyuwangi,” imbuh Pejabat penghobi bulutangkis itu.
H Muji menambahkan pihahknya menyayangkan langkah direksi PT PBS yang enggan menandatangani hasil audit bahkan mereka akan menyewa auditor sendiri.”Sebelumnya sudah diajak ngomong bagaimana kalau situ ada konsultan karena tidak mempunyai anggaran sehingga tidak mampu menyewa konsultan. Akhirnya pemerintah daerah yang memfasilitasi dan dianggarkan di BPKAD dan sudah selesai. Namun ada direksi yang enggan tandatangan,” imbuhnya.
Untuk menuntaskan persoalan, lanjutnya seyogyanya eksekutif dan legislatif bareng-bareng untuk menyelesaikan kasus yang menggantung.” Kalau pemerintah harus membayar akan dibayar asalkan mekanisme sudah dilalui. Kami berupaya menggunakan langkah persuasif dan humanis dulu. Kalau tidak mau tandatangan kan nanti akan masuk ranah hukum,” pungkasnya.//
