Banyuwangi, seblang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terus berupaya untuk pengadaan pegawai, terutama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam upaya mengatasi semakin berkurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan pemerintah.
”Kami berharap setiap tahun ada kebijakan pemerintah pusat untuk pengadaan CPNS dan PPPK secara tepat waktu,” Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi Ilzam Nuzuli.
Menurut Ilzam, pada tahun 2025 ini tercatat lebih dari Tujuh Ratus Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi akan memasuki purna tugas (Pensiun).
Dia menuturkan tujuh puluh persen dari ASN yang memasuki purna tugas adalah guru dan tenaga pendidik dan sisanya adalah dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang lain.
Lebih lanjut dia mengungkapkan ada beberapa pejabat yang tahun ini pensiun antara lain; Plt Kepala Inspektorat, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan beberapa camat serta beberapa kepala dinas (Kadis).
“Tetapi kita sudah berproses untuk pengisian pejabat eselon II sebagaimana awal pengumuman seleksi terbuka ada 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan diisi. Ini masih berproses dan menunggu rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri,” ujar Ilzam di Ruang Kerjanya pada Rabu (27/3/2025).
Lebih lanjut dia menambahkan tujuh SKPD yang dalam proses pengisian tersebut adalah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Damkarmat), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi.
