Banyuwangi, seblang.com – Akses terhadap dokumen kependudukan bagi warga miskin di Kabupaten Banyuwangi kini semakin dipermudah melalui program inovatif “Tondo Welas” (Tanda Cinta). Program yang diinisiasi Bupati Ipuk Fiestiandani ini mendobrak sistem pelayanan konvensional dengan menghadirkan layanan proaktif yang langsung menyasar ke rumah-rumah warga prasejahtera.
“Dokumen kependudukan merupakan hal yang penting untuk melakukan intervensi program pengentasan kemiskinan. Seperti bantuan sosial, bedah rumah, bantuan alat usaha, beasiswa, dan lainnya, akan sulit diberikan apabila dokumen adminduk tidak lengkap,”” tegas Bupati Ipuk Fiestiandani saat menggelar kegiatan Laju Desa di Desa Glagahagung dan Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Jumat (7/3/2025).
Keunikan program ini terletak pada pendekatan jemput bola yang membebaskan warga dari beban birokrasi. Pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) dilakukan tanpa permohonan dari warga yang terdata dalam Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK).
“Petugas langsung mendatangi rumah warga untuk memproses dokumen, dan setelah selesai dicetak akan diantarkan kembali. Ini solusi bagi mereka yang mungkin tidak mengetahui prosedur, terkendala kesehatan, atau alasan lain yang menghambat pengurusan dokumen,” jelas Ipuk sambil menyerahkan dokumen administrasi kependudukan kepada penerima manfaat.
Ipuk menyoroti pentingnya program ini dalam mendukung agenda nasional pemerintahan baru. “Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden-Wakil Presiden Prabowo-Gibran yang membutuhkan data kependudukan valid dan komprehensif untuk implementasi program-program nasional,” paparnya.
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi, Choiril Ustadi, menjelaskan mekanisme integrasi data untuk menjamin ketepatan sasaran. “Kami melakukan sinkronisasi data dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan OPD lain untuk mengidentifikasi dokumen yang belum dimiliki masing-masing warga sasaran. Dispenduk kemudian menerbitkan dokumen tersebut untuk didistribusikan melalui perangkat desa,” terangnya.
Program yang baru diluncurkan ini telah berhasil menerbitkan 1.289 dokumen kependudukan pada tahap awal implementasinya. Choiril menambahkan, “Kepemilikan dokumen lengkap akan membuka akses warga miskin terhadap layanan publik yang lebih berkualitas, termasuk kemudahan mendapatkan keringanan biaya saat dirawat di rumah sakit.”
Inisiatif ini mendapat sambutan positif dari penerima manfaat. Katini, warga Desa Glagahagung yang hidup sebatang kara, mengungkapkan rasa harunya setelah menerima KK dan akta kelahiran. “Saya kesulitan mengurus sendiri karena tidak ada yang bisa mengantar. Terima kasih sekarang dokumen saya sudah lengkap,” ucapnya dengan penuh haru.
