Banyuwangi, seblang.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui DPU CKPP Banyuwangi melakukan peninjauan lokasi untuk pembangunan jalan di Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Senin (26/06/2023).
Pembangunan infrastruktur jalan dari pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden atau Inpres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Total anggaran yang digelontorkan di kabupaten Banyuwangi ini mencapai Rp 23,5 miliar.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (DPU CKPP) Banyuwangi, Ebta Andharisandi mengatakan ruas jalan yang akan dijangkau dalam pembangunan jalan itu di wilayah kecamatan Tegaldlimo dengan panjang ruas jalan mencapai hingga 8 kilometer.
“Peninjauan lokasi persiapan pembangunan jalan dari sumber dana Inpres sudah beberapa kali dilakukan. Saat ini kami fokuskan ke satu titik itu saja dulu,” katanya, kepada awak media, Senin (26/06/2023).
Menurutnya, saat ini proyek tersebut masih memasuki tahap lelang di Kementerian PUPR. Setelah perusahaan pemenang tender berkontrak, maka pembangunan segera dimulai di lapangan.
Sedangkan, seluruh proses perencanaan dan pengawasan langsung dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Proses ini sedang berjalan kemungkinan Juli-Agustus 2023 sudah mulai pelaksanaan.
Ebta mejelaskan, dana Inpres yang digelontorkan ini bertujuan untuk memperbaiki konektivitas jalan di kabupaten, termasuk jalan antar kecamatan.
Sehingga, Jalan yang semula rusak akan dipercantik kembali, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi para penggunanya dan Melalui pembangunan akses jalan ini diyakini semakin memudahkan mobilitas masyarakat untuk kegiatan perekonomian.
“Selain memperlancar perekonomian, pembangunan infrastruktur jalan lewat dana Inpres juga bisa mempermudah akses ke sektor pariwisata,” ujarnya.
Selain itu, Jalan daerah yang diprioritaskan dalam pembangunan lewat dana Inpres tersebut adalah jalan rusak yang terhubung dengan kawasan-kawasan industri.
Maka dari itu, Pemerintah pusat tidak ingin perbaikan jalan daerah yang menjadi prioritas terhambat karena anggaran daerah yang terbatas. “Sehingga pemerintah pusat hadir membantu percepatan perbaikan,” tandasnya./////
