Banyuwangi, seblang.com – Michael Edi Haryanto, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi menginginkan ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten Banyuwangi. Karena sampai saat ini pihak dewan belum mengetahui jumlah peserta PKH dan berapa total keluarga yang sudah lulus dari PKH atau kondisi sosial ekonominya meningkat sehingga tidak berhak menjadi peserta PKH lagi.
Menurut Michael, pihaknya merasa perlu turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran kasus seorang warga yang bernama Rajemah yang dinyatakan lulus sebagai peserta PKH.
Padahal dalam kenyataan yang bersangkutan tidak mampu menutup biaya sekolah putranya di SMK Gajah Mada Banyuwangi sehingga terpaksa tidak bisa mengambil ijazahnya.
“Setelah ketemu langsung, Bu Rajemah ternyata sudah ada pihak yang membantu sehingga ijazah putranya sudah diserahkan tanpa ada biaya. Bahkan pihak sekolah menawari anaknya untuk kerja di Bali,” jelas Michael kepada wartawan media ini.
Lebih lanjut Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi itu menuturkan dirinya berharap agar PKH benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Karena PKH merupakan program dari presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diteruskan oleh pemerintah saat ini.
“Sebagai kader Partai Demokrat tentu merasa bersyukur dan bangga apabila benar-benar banyak keluarga yang sudah lulus dari PKH sehingga jumlah penerima bantuan tersebut bisa berkurang,” tambahnya.
Selain itu, dia ingin mengetahui secara benar dan pasti pihak yang merekomendasi atau menyatakan bahwa saudara Rejemah ini sudah lulus dari program PKH ini. Karena tidak adil kiranya sebab kenyataan di lapangan kondisinya sangat-sangat memprihatinkan.
Ayah dua putra tersebut mengungkapkan ingin mengetahui jumlah pasti peserta PKH di wilayah Banyuwangi. Kemudian berapa yang dinyatakan lulus seperti keluarga Bu Rajemah.
”Kami khawatir angka-angka yang disampaikan petugas di lapangan sekadar untuk menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Banyuwangi menurun. Kernyataan di lapangan tidak sama ini kan, sehingga tidak adil masyarakat yang sangat berhak menerima justru tidak mendapatkan bantuan karena alasan tertentu,” pungkas Michael.
Seperti diberitakan sebelumnya rasa sedih dirasakan pasangan suami istri (pasutri) Ramdan (68 tahun) dan Rajemah (63 tahun) asal lingkungan Krajan Rt 003/ 001 Desa Paspan Kecamatan Glagah Banyuwangi. Mereka sampai saat ini belum bisa mengambil ijazah putranya di SMK Gajah Mada (Gama) Banyuwangi. /////
Sebagai pekerja harian lepas, penghasilan Ramdan-Rajemah jauh dari kata cukup untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari yang layak. Apalagi harus menuntaskan tanggungan sekolah putranya.
Menurut Rajemah, pada saat masih masuk sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) kondisi ekonomi keluarga yang tinggal di bangunan gedhek (anyaman bambu), sebagian beralaskan tanah dan tidak memiliki kamar mandi dan WC tersebut masih cukupan.
Namun kondisi ekonomi warga Desa Paspan tersebut semakin terpuruk setelah dinyatakan lulus sebagai peserta PKH sesuai surat pemberitahuan Kementrian Sosial RI yang dibuat di Jakarta, 13 Desember 2013 karena kondisi sosial ekonomi dinilai yang lebih baik.
“Sampai saat ini kami tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, ambil ijazah Salam saja belum bisa. Beras kiri kanan dapat bantuan saya tidak dapat ga tahu kenapa. Kata petugas keluarga kami sudah kaya. Kurang tahu siapa yang melaporkan,” jelas Rajemah dengan Basa Oesing yang medok di rumahnya pada Selasa (06/06/2023).////
