Banyuwangi, seblang.com – Tower atau menara telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) seluler telah berdiri sejak tiga tahun lalu di lingkungan Sekolah Dasar (SD) Kebalenan, Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi.
Selain dinilai dapat membahayakan para siswanya, aset tanah sekolah dasar yang berlokasi di jalan Airlangga, Kelurahan Kebalenan itu diduga dijadikan lahan bisnis. Namun, disinyalir tanpa melalui prosedur yang benar.
Pasalnya, berdasarkan penelusuran seblang.com, warga yang rumahnya terdekat dari pendirian tower BTS itu mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi maupun kompensasi.
Hal itu diungkapkan, Mustafa, salah satu warga sekitar sekolah yang rumahnya hanya berjarak kurang lebih 20 meter dari berdirinya tower monopole setinggi kurang lebih 20 – 30 meter tersebut.
“Boro-boro dikasih kompensasi, sosialiasi saja tidak. Jadi saya tidak tahu itu tower milik provider apa? Padahal rumah saya yang paling dekat. Biasanya kan minta persetujuan warga terdekat dulu,” kata Mustafa, kepada seblang.com, Selasa (14/6/2022).
Meski begitu, kata Mustafa, entah pakai jurus apa, perusahaan pendiri tower tersebut dapat mengantongi izin. Apalagi, tower BTS tersebut berdiri di lingkungan sekolah yang juga berdekatan dengan pemukiman penduduk. Sehingga dampak radiasi yang ditimbulkan, ditakutkan dapat membahayakan para siswa dan masyarakat sekitar.
“Padahal radiasi itu kan bahaya jika terkena berkepanjangan. Apalagi kalau towernya jatuh, bisa menimpa siswa yang sedang belajar atau rumah warga yang terdekat seperti saya ini,” sesal Mustafa.
“Seharusnya, warga yang rumahnya dekat dapat kompensasi. Sana yang dapat uang, saya dan warga sekitar yang harus nanggung risiko bahayanya,” sambungnya.
Sementara itu, Habib mantan Ketua RT setempat mengaku jika dirinya telah membubuhkan tanda tangan saat dimintai persetujuan pendirian tower tersebut.
“Tiga tahun lalu, salah satu orang yang mengaku perwakilan perusahaan pendiri tower bolak-balik datang ke rumah saya minta tanda tangan. Awalnya saya menolak, tetapi katanya program pemerintah, akhirnya saya tanda tangani,” kata Habib.
Ia pun merasa tertipu karena uang kompensasi yang dijanjikan oleh perusahaan provider kepada warganya, hanya isapan jempol.
“Setelah saya tanda tangani, ternyata tidak ada sama sekali uang kompensasinya. Orangnya juga tidak pernah datang lagi,” ucapnya.
Sementara itu pihak sekolah SDN Kebalenan saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah tidak berada ditempat. Sedangkan salah satu guru yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, jika pihak sekolah tidak tahu menahu terkait pendirian tower tersebut.
“Pihak sekolah tidak tahu menahu, itu program dari pemerintah. Tanya saja ke Pemda. Lagian kepala sekolahnya juga baru, pastinya juga tidak tahu,” ujarnya.////
