Banyuwangi, seblang.com – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) berupaya memastikan agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Jatim berjalan dengan aman lancar dan sukses serta mampu melahirkan bupati/walikota yang bermutu dan berkualitas.
Mayjen TNI (Purn) Dr. Istu Hari Subagio Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jatim mengungkapkan sebagai komisi yang membidangi masalah pemerintahan, pihaknya sudah melakukan kunjungan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 19 kabupaten/kota yang tahun ini menggelar pilkada.
”Kami memiliki beban dan tanggung jawab untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada yang tahun ini digelar dalam suasana pandemi Covid 19 berjalan sesuai dengan protokol kesehatan,” jelasnya.
Selanjutnya politisi Partai Golkar itu menuturkan kunjungan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jumat (2/10) merupakan bentuk dukungan sebagai sesama lembaga pengawas untuk memastikan pelaksanaan pilkada mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Kemudian dalam pelaksanaan tidak terjadi pelanggaran dari penyelenggara maupun oleh peserta antara lain; adanya keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung paslon tertentu, praktek politik uang maupun potensi kecurangan lain yang mungkin terjadi dalam kontestasi pilkada tahun ini.
Lebih lanjut Istu Hari menambahkan ada beberapa catatan khusus dalam melakuka program kunjungan kerja ke 19 kabupaten/kota di Jatim yang tahun ini menggelar pilkada. Misalnya ada sebagian wilayah yang peserta pemilihan merupakan paslon tunggal contohnya Kabupaten Ngawi. Meskipun diikuti paslon tunggal pihaknya berharap dalam pelaksanaan tidak mengurangi mutu dan kualitas demokrasi yang terus dikembangkan di Indonesia.
Sementara Hamim, Ketua Bawaslu Banyuwangi mengungkapkan kunjungan kerja Komisi A DPRD Jatim ke Banyuwangi merupakan bentuk support dan dukungan bagi Bawaslu untuk mengevaluasi dan memberikan saran masukan agar pelaksanaan pilkada bermutu dan berkualitas.
Menurut dia, salah satu saran dari pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Jatim adalah terkait komitmen untuk fokus pada indek kerawanan yang sudah dipetakan oleh Bawaslu Banyuwangi. Antara lain; netralitas ASN, potensi adanya praktek money dan kepatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) dari paslon, penyelenggara, partai politik pengusung dan masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya serta pihak terkait pelaksanaan pilkada yang lain.
”Pelaksanaan pilkada dalam suasana pendemi wabah Covid 19 masalah disiplin dan kepatuhan untuk melaksanakan protokol kesehatan merupakan salahsatu poin yang dinilai penting oleh Komisi A DPRD Jatim,” jelasnya.
Wartawan : Nurhadi
