* Protes biaya rapid test yang memberatkan
Foto: Aksi sopir truk yang melakukan mogok
Banyuwangi, seblang.com– Ratusan sopir truk pengangkut logistik lintas Pulau Jawa Bali melakukan aksi mogok di area check point Terminal Sritanjung, Kamis (18/6) siang.
Para sopir itu beramai-ramai mendatangi petugas Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali yang berada di check point. Mereka menolak kebijakan Gubernur Bali yang dianggap sangat memberatkan.
Pasalnya, pertanggal 18 Juni para sopir termasuk kernet truk logistik diwajibkan untuk membawa surat keterangan Non Reaktif Covid-19 hasil uji rapid test secara mandiri sebelum mereka menyeberang ke Bali. Diketahui sebelumnya, biasanya mereka mendapatkan pelayanan rapid test gratis setibanya di Bali.
Para sopir itupun memarkirkan armadanya berjejer hingga menutup pintu akses masuk terminal sebagai bentuk protes. Bahkan, mereka mengancam tak mau menyeberang ke Bali untuk mengantarkan logistik berupa kebutuhan pokok ke Pulau Dewata.
Gede Ardana (47), salah satu sopir truk Logistik asal Singaraja Bali mengatakan, kebijakan baru tersebut sangat memberatkanya sebagai seorang sopir lintas pulau. Dengan upah yang minim, ia diwajibkan untuk melakukan rapid test secara mandiri yang dibanderol ratusan ribu mulai dari Rp. 300 hingga 500 ribu lebih.
“Jika kita diwajibkan rapid test dengan biaya mahal, terus keluarga di rumah pastinya tidak akan kebagian uang belanja,” kata Gede kepada seblang.com.
“Upah kita berapa sih? apalagi rapid test sendiri berlaku hanya tujuh hari. Tolonglah, kami jangan dibebani dengan persyaratan rapid test yang biayanya sangat mahal bagi kami,”ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Untung, sopir asal Surabaya. Dia tidak sanggup memenuhi persyaratan rapid test yang membutuhkan biaya sangat mahal.
“Kami tak mampu. Biar sudah saya kembali, daripada harus rapid test dan bayar mahal. Yang rugi bukan saya saja, masyarakat Balipun pastinya akan rugi karena kebutuhannya tak terpenuhi,” ujarnya.
Beruntung, aksi mogok para sopir ini berlangsung damai lantaran dijaga ketat oleh petugas kepolisian. Bahkan Kapolresta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifudin turun langsung menenangkan para sopir dan berkomunikasi dengan perwakilan Pemprov Bali yang ada di Banyuwangi.
Aksi mogok itupun berakhir setelah petugas Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali memperbolehkan para sopir menyeberang ke Bali tanpa rapid test. Namun hanya berlaku untuk satu hari tanggal 18 Juni. Selanjutnya mereka diwajibkan untuk melakukan rapid test secara mandiri. (guh)
