Menurut Ponirin, pada agenda dialog kemarin, tiga aliansi warga menanyakan 10 item anggaran yang direalisasi dari anggaran desa. Diantaranya, pembangunan kanopi desa bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD). Selain itu ada pengadaan mobil desa dari Dana Desa (DD) Tahun 2021.
“Unitnya ada, namun sampai hari ini diduga tak ada dokumen atau faktur pembeliannya,” jelasnya.
Kemudian, Insentif atau tunjangan Tanah Kas Desa (TKD) perangkat desa yang masih terhutang, kegiatan HUT RI, Mobil Ambulans Desa, Hipam, Bumdes, Posyandu, Linmas.
Tak hanya itu, tiga alinasi ini juga menayakan pertanggung jawaban PTSL yang hingga hari ini masih belum ada pertanggung jawabannya.
“Dialog ini bertujuan untuk kebaikan Desa Plampangrejo, sekaligus mendengar jawaban atau keputusan dari kepala desa. Kemarin kepala desa menyatakan mengundurkan diri, dan hari ini pengunduran diri itu dibatalkan,” paparnya.
Dari hal ini Ponirin mengatakan, tiga aliansi di Desa Plampangrejo, bakal menempuh jalur hukum, 10 item yang jadi pembahasan dalam agenda dialog, akan dilaporkan ke pihak penegak hukum. “Itu pasti,” pungkas Ponirin.
