Politisi PDIP ini menuturkan akan bersikap tegas dan adil dalam penertiban gerai rapid agar tidak ada penyalagunaan di tengah pandemi covid 19.
Sementara itu Kapala Cabang Rapid test Bakti Analisa Mukhlis mengaku sudah mengajukan beberapa syarat dan dokumen ke dinas kesehatan namun belum ada jawaban dari dinas terkait.
“Kami sudah mengirim surat ke Dinkes, ini buktinya namun sampai saat ini kami belum ada jawaban kepastian dari dinas kesehatan, kok tiba-tiba dicopoti bennernya, tidak ada pemberitahuan,” ujar Mukhlis.
Pernyataan Mukhlis langsung ditanggapi Kasi Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas kesehatan Banyuwuwangi dr. Edi Hermanto yang waktu itu mengikuti sidak.
“Gini mas aturannya memang permenkes itu terkait kedaruratan itu pos kesehatan bukan klinik, Jadi dalam permenkes tetap dicantunkam UU 2014 tentang tenaga kesehatan, jadi SDMnya harus mumpuni punya kompetensi yang dibuktikan dengan rekomendasi dari organisasi profesi sempat itu diatur dalam undang-undang,” ujar dr.Edi
