“Semoga MoU ini bisa terus berjalan, sehingga kolaborasi wartawan dan advokat semakin baik di lapangan,” ujar Eko.
Ketua PWI Banyuwangi Hariyadi mengatakan, pihaknya akan mendukung penyebarluasan informasi dan edukasi hukum melalui media yang dikelola anggota PWI.
Kedua organisasi juga berencana menggelar seminar, diskusi publik, penyuluhan, hingga program konsultasi hukum bagi masyarakat.
Namun, lanjutnya, kerja sama dan kolaborasi tersebut harus tetap menempatkan independensi masing-masing profesi sebagai prinsip utama.
Kerja sama tidak boleh mengaburkan batas antara kepentingan advokat dan kebebasan redaksional media.”Kita ingin independensi profesi advokat dan kebebasan redaksional media tetap menjadi prinsip yang dijaga di tengah masyarakat. Karena itu, kerja sama ini kita perkuat,” ujarnya.
Wakil Ketua DPN Peradi BuZainal Marzuki mengapresiasi langkah kedua organisasi profesi di Banyuwangi.
Dia menambahkan inisiatif tersebut sejalan dengan gagasan yang tengah disiapkan di tingkat nasional. Bahkan, Banyuwangi dinilai telah lebih dulu memulai kerja sama yang diharapkan bisa dicontoh di daerah lain.
Zainal berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi berlanjut menjadi program nyata. Terlebih, wartawan dan advokat memiliki kesamaan tanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Wartawan dan advokat memiliki kesamaan. Salah satunya adalah membela kepentingan masyarakat. Ini yang kami harap bisa dijaga bersama, untuk masyarakat dan bangsa,” tegas advokat senior asal Jember tersebut.











