Malang, seblang.com – Minimnya kandidat dalam bursa pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Malang memantik sorotan tajam publik. Sejak pendaftaran dibuka pada 1 Februari 2026, hingga kini hanya satu nama yang resmi mendaftarkan diri untuk maju dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2026.
Satu-satunya pendaftar tersebut adalah Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, yang mendaftarkan diri pada Rabu (4/2/2026) di Kantor KONI Kabupaten Malang, kawasan Stadion Kahuripan, Kecamatan Turen.
Fakta ini memunculkan kekhawatiran publik terhadap minimnya kompetisi, sekaligus menegaskan pentingnya kontrol publik yang ketat terhadap arah kepemimpinan dan pengelolaan anggaran KONI ke depan.
Darmadi datang didampingi Muhammad Sharoni, Kepala Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir. Padahal sebelumnya, Sharoni sempat menyatakan kesiapan untuk ikut bertarung dalam pemilihan Ketua KONI. Namun hingga penutupan pendaftaran, tidak ada kandidat lain yang mendaftar, sehingga kontestasi terkesan berjalan tanpa penantang.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi melemahkan mekanisme checks and balances dalam organisasi olahraga yang setiap tahunnya mengelola anggaran hibah miliaran rupiah dari APBD Kabupaten Malang. Publik pun menuntut agar Musorkablub tidak sekadar menjadi forum formalitas, melainkan benar-benar menjamin akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan penggunaan uang rakyat.
Usai mendaftar, Darmadi mengklaim telah mengantongi dukungan dari 40 cabang olahraga (Cabor). Dukungan tersebut, menurutnya, masih berpotensi bertambah hingga hari pelaksanaan Musorkablub.
“Sejauh ini sudah ada 40 Cabor yang memberikan dukungan, dan jumlah itu masih bisa bertambah,” ujar Darmadi.
Namun demikian, dukungan mayoritas Cabor tanpa adanya kompetitor lain justru memperkuat tuntutan agar proses pemilihan tetap diawasi secara ketat oleh publik, insan olahraga, serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini mengingat rekam jejak persoalan tata kelola KONI Kabupaten Malang yang sebelumnya berujung pada kasus hukum.
Darmadi secara terbuka mengakui bahwa manajemen KONI selama ini bermasalah dan membutuhkan pembenahan serius.
“Manajemen KONI perlu diperbaiki agar tidak terulang kejadian sebelumnya. Faktanya, hari ini ada saudara kita yang berurusan dengan hukum akibat kegiatan KONI di Kabupaten Malang,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat keras bahwa lemahnya pengawasan anggaran dan tata kelola dapat berujung pada persoalan hukum, sekaligus merugikan atlet dan masa depan olahraga daerah.
Lebih lanjut, Darmadi menyatakan telah menyiapkan visi dan misi dengan fokus utama pada pembinaan atlet secara berkelanjutan. Namun publik menilai, visi tersebut harus dibarengi dengan sistem pengawasan anggaran yang transparan, mulai dari perencanaan, penyaluran, hingga pertanggungjawaban dana hibah KONI.
“Pembinaan atlet adalah harga mati. Namun pembinaan tidak akan berjalan tanpa manajemen dan pengelolaan anggaran yang bersih,” ujarnya.
Terkait posisinya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi DPRD dan KONI, meskipun keduanya sama-sama memiliki keterkaitan dengan APBD.
“Saya akan menjaga marwah DPRD dan independensi KONI. Walaupun sumber anggarannya dari APBD, KONI harus dikelola secara profesional, transparan, dan tidak boleh ada konflik kepentingan,” pungkasnya.
Dengan kondisi pendaftar tunggal dalam Musorkablub KONI Kabupaten Malang 2026, publik kini menaruh harapan sekaligus kewaspadaan tinggi. Pengawasan publik, keterbukaan anggaran, serta akuntabilitas pengurus menjadi kunci agar KONI tidak kembali terjerumus dalam persoalan hukum dan benar-benar fokus pada prestasi atlet, bukan kepentingan elite semata.///////////
