Surabaya, seblang.com
Momen tepat bagi pemilik kendaraan di Jawa Timur telah tiba. Tahun ini, pemerintah kembali menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan yang memberikan kesempatan untuk membayar pajak lebih ringan dan tanpa denda, sekaligus mempermudah administrasi bagi masyarakat.
Gubernur Khofifah menuturkan ,” Program ini tidak hanya soal keringanan biaya, tetapi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan pajak dan menertibkan data kendaraan. Dengan pemutihan ini, warga bisa memastikan semua kewajiban pajak tuntas sekaligus memanfaatkan berbagai insentif yang tersedia.” Tuturnya .
” Tujuan dan Manfaat Program Pemutihan Pajak
Program pemutihan pajak kendaraan yang digelar Pemprov Jatim bukan hanya bertujuan meringankan beban masyarakat, tetapi memiliki manfaat strategis lainnya. Salah satunya membantu menertibkan data kepemilikan kendaraan, sehingga administrasi pajak lebih akurat dan transparan.” terangnya .
Selain itu, program ini turut menjaga penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pembangunan dan layanan publik di Jatim berjalan lancar. Program pemutihan pajak juga menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini.” Imbuhnya.
Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Terbaru 2025
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar program pemutihan pajak kendaraan untuk tahun 2025. Program ini memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk membayar pajak tanpa dikenakan denda, sehingga memudahkan masyarakat dalam menuntaskan kewajiban pajak kendaraannya.
Dasar hukum pelaksanaannya adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/712/013/2025 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap II, yang mengatur tata cara dan ketentuan pembebasan pajak selama periode tersebut. Berikut jadwal program pemutihan pajak Jawa Timur terbaru 2025.
Mulai: 1 Oktober 2025
Batas Akhir: 30 November 2025
Bentuk Pembebasan dan Keringanan Pajak Kendaraan Terbaru 2025
Berbagai bentuk pembebasan dan keringanan pajak disiapkan untuk memudahkan pemilik kendaraan memenuhi kewajiban pajak. Kebijakan ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan insentif yang berlaku selama periode pemutihan. Kebijakan pembebasan pajak meliputi sebagai berikut.
*Bebas sanksi administratif keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
