Banyuwangi, seblang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menginisiasi forum “Rembuk Perempuan” sebagai wadah strategis untuk menjaring aspirasi kaum perempuan dalam memperkuat arah pembangunan daerah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwangi, Senin (29/9/2025), diikuti 55 peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan, profesi, dan keagamaan.
Forum tersebut merupakan bagian dari penerapan pola pembangunan partisipatif, di mana suara perempuan ditempatkan sebagai masukan penting dalam penyusunan kebijakan publik. Peserta berasal dari Fatayat dan Muslimat NU, Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah, Wanita Bamag, Perkumpulan Perempuan Katolik, Perkumpulan Wanita Budha, IWAPI Banyuwangi, kader Posyandu, akademisi, hingga aktivis perempuan.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya bisa terwujud jika pemerintah membuka ruang partisipasi seluas-luasnya, termasuk bagi kelompok perempuan. Menurutnya, kontribusi perempuan bukan hanya penting di ranah keluarga, tetapi juga pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga politik.
“Kaum perempuan memiliki posisi strategis dalam pembangunan Banyuwangi. Pemerintah daerah berkomitmen mengakomodasi kebutuhan mereka dalam perencanaan pembangunan, sehingga program yang lahir benar-benar menyentuh masyarakat,” ujar Bupati Ipuk. Ia berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan peran perempuan di berbagai sektor.
Dalam forum tersebut, peserta merumuskan empat kluster isu utama:
Literasi keuangan dan kewirausahaan – terbatasnya pelatihan literasi keuangan dan minimnya pendampingan pemasaran bagi perempuan. Forum mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menghadirkan pelatihan literasi, akses modal, serta manajemen usaha hingga tingkat desa.“Kami merekomendasikan pemerintah menyiapkan fasilitator di desa-desa untuk mengembangkan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha,” ujar Eko Setyowati, perwakilan Perempuan Budha, yang menjadi juru bicara forum.
Pengasuhan keluarga – difokuskan pada penguatan Rumah Desa Sehat (RDS), advokasi kebijakan dan anggaran desa, serta pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPA). Forum juga menilai perlunya Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta peningkatan sosialisasi kesetaraan gender di masyarakat.
Kekerasan terhadap perempuan dan pernikahan dini – peserta menekankan pentingnya memperkuat peraturan dan program perlindungan di tingkat desa, serta memperluas edukasi publik mengenai bahaya pernikahan usia anak.
Keterwakilan perempuan dalam politik – dinilai masih rendah, sehingga forum merekomendasikan pendidikan politik berkelanjutan dan kebijakan pengarusutamaan gender di desa agar perempuan lebih percaya diri dan memiliki kapasitas berpartisipasi di ranah politik.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi, Suyanto Waspotondo, menegaskan bahwa seluruh rekomendasi dari forum ini akan menjadi referensi penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
“Semua masukan dari Rembuk Perempuan akan kami analisis, lalu secara bertahap diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah,” jelasnya.//////////
