“Jadi gini, akan tetap kita anggarkan, tapi seumpama di PAK tidak ada anggaran duit pribadi saya sebagai swadaya,” jelasnya gamblang.
Pihaknya juga menambahkan, jika ia sudah melakukan rapat desa hingga empat kali. Karena masyarakat memaksa untuk dipasang sekarang terkait dengan air yang belum tercukupi.
“Berhubung petani sudah menghendaki untuk pasang sekarang, jadi dalem carikan pinjaman. Ki perangkat adol sapi yo tak utang, ko gone anu yo tak sabet duite ben amprehe banyu ki ndang mili, masyarakat ben gak jerit-jerit.” Imbuhnya.
” Gih dalem tari masyarakat siapa yang mau nalangi, monggo silahkan, seandainya didana PAK tidak berhasil menganggarkan ya tetap sebagai tanggungan saya sebagai kepala desa.” terangnya dengan bahasa Jawa.
Seblang.com juga berusaha mengonfirmasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui pesan singkat WhatsApp, namun hingga berita ini ditayangkan juga belum ada respons.
Dari temuan tersebut, seblang.com kan kembali mengkonfirmasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait, apakah diperbolehkan sistem dana talangan untuk membiayai suatu proyek pemerintah, Jika mengacu dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pemerintah dilarang menandantangani kontrak pengerjaan proyek sebelum APBN untuk proyek tersebut turun.
Selanjutnya dana talangan boleh dilakukan apabila untuk kemanusiaan seperti bencana alam, ini sebagaimana telah diatur dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.///////
