Malang, seblang.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang tahun 2025 menunjukkan tren positif. Hingga akhir Oktober, realisasi PAD telah mencapai 83,45 persen dari total target sebesar Rp737 miliar.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara, menyampaikan bahwa capaian tersebut sudah sesuai dengan target bulanan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.“Sekarang sudah 83,45 persen. Jadi sudah sesuai standar, sekitar 8 persen per bulan. Artinya capaian ini menunjukkan kinerja pemungutan pajak berjalan baik,” ujar Made, Senin (28/10/2025).
Menurut Made, peningkatan realisasi PAD tidak lepas dari semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Malang terus membaik dari tahun ke tahun.
“Kalau dilihat dari capaian itu, sepertinya masyarakat Kabupaten Malang sudah mulai tertib dan taat membayar pajak. Mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa mencapai 100 persen,” katanya optimistis.
Ia menegaskan, penerimaan pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Dispenda Kabupaten Malang terus mendorong kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan pengawasan berkelanjutan.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sektor pajak memang harus ditingkatkan. Apalagi pengawasan dari BPK juga terus dilakukan agar kepatuhan wajib pajak semakin baik,” jelas Made.
Lebih lanjut, Made menilai kondisi ekonomi daerah sangat bergantung pada peredaran uang di masyarakat. Semakin tinggi aktivitas ekonomi, maka potensi penerimaan pajak juga meningkat.“Kalau ekonomi itu kan tergantung uang beredar. Seperti kata Pak Purbaya, semakin banyak uang beredar di masyarakat, semakin bagus. Orang punya usaha bisa membayar pajak, masyarakat bisa belanja, ekonomi pun tumbuh,” tuturnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa perlambatan ekonomi dapat berdampak langsung pada penurunan penerimaan pajak daerah.“Kalau uang yang beredar sedikit, otomatis pendapatan juga ikut turun. Jadi ini sangat tergantung situasi ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Terkait proyeksi tahun depan, Dispenda Kabupaten Malang menargetkan capaian minimal sama dengan tahun ini, yakni sekitar Rp737 miliar.“Untuk tahun 2026, target minimal ya sama seperti tahun ini. Kami nggak mungkin menurunkan target, meski ada pengurangan dana sekitar Rp600 miliar dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Menurut Made, efisiensi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD daerah. Faktor utama yang menentukan tetap pada perputaran uang di masyarakat.“Kalau peredaran uang di masyarakat bagus, target PAD juga bisa tercapai. Tapi kalau turun, tentu kami harus menyesuaikan,” tandasnya.
Dengan capaian yang sudah mendekati 84 persen, Dispenda Kabupaten Malang optimistis dapat menutup tahun 2025 dengan hasil maksimal. Sektor pajak daerah masih menjadi tulang punggung utama dalam menopang keuangan daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Malang./////////////
