Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi juga menyoroti kurangnya kewenangan kepala desa dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya. Menurutnya, semua pembangunan terpusat di kendalikan pemerintah daerah maupun provinsi serta DPR RI, hingga kepala desa memiliki keterbatasan dalam hal ini.
Michael yakin dengan peningkatan dana dan pelatihan yang memadai, kepala desa dapat menjadi pemimpin yang efektif dan membawa perubahan positif bagi desanya.
“Bukan hanya kurang anggaran, tapi tidak ada anggaran. Dengan alokasi hanya 100 juta pertahun, kepala desa yang pandai pun sulit untuk mengelola dana pembangunan di desa,” tegasnya.
