Banyuwangi, seblang.com – Kemacetan parah yang melumpuhkan jalur Situbondo–Banyuwangi akibat antrean truk di Pelabuhan Ketapang memaksa Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani turun tangan. Tak menunggu instruksi pusat, Ipuk langsung memimpin rapat darurat bersama jajaran instansi pelayaran nasional, Sabtu (26/7/2025), di Kantor ASDP Ketapang.
Meski Pelabuhan Ketapang bukan kewenangan Pemkab, Ipuk memilih mengambil tanggung jawab. “Jalur penyeberangan ini sebetulnya bukan kewenangan kami dari pemkab. Namun karena masalah ini berada di wilayah kami, dan dampaknya kepada daerah dan masyarakat Banyuwangi, jadi kami perlu koordinasi dan mencari solusi bersama,” ujarnya di forum.
Seluruh unsur strategis nasional hadir. Dari ASDP Indonesia Ferry, KSOP, BPTD II Jatim, Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, hingga dua asosiasi besar angkutan penyeberangan: INFA dan Gapasdap. Dari daerah, Forkopimda lengkap: Kapolresta Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Letkol Arh Joko Sukoyo, Danlanal Letkol Laut (P) M. Puji Santoso, Ketua DPRD I Made Cahya Negara, serta kepala OPD terkait.
“Banyak keluhan masyarakat dan para sopir yang tertuju kepada kami. Padahal masalah ini menyangkut arus logistik lintas pulau. Jadi kami tidak bisa tinggal diam. Forkopimda dan pemkab siap membantu. Apa yang bisa kami bantu untuk mengurai kemacetan ini, akan kami lakukan,” tegas Ipuk.
Langkah konkret pun telah diambil. Pemkab sebelumnya sudah mengirim surat resmi ke Kementerian Perhubungan dan berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI serta Wamenhub untuk mendesak pengiriman kapal tambahan.
Hasilnya, satu unit kapal besar, KMP Gading Nusantara milik anak usaha ASDP, sedang berlayar ke Ketapang dan dijadwalkan tiba malam ini. Dua kapal bantuan lainnya menyusul. “Kami berterima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras dan bersama-sama mengatasi masalah ini,” kata Ipuk.
