“Kita terus dorong, ya. Karena banyak masyarakat kita yang tinggal di kawasan hutan, lalu di kawasan perkebunan, dan sebagainya yang juga ingin mendapatkan haknya sebagai pemilik tanah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPN Banyuwangi Adolf Severlianus Puahadi mengungkapkan, target sertifikasi tanah melalui program PTSL di Banyuwangi pada 2026 mencapai 12.450 bidang.
Hingga pertengahan November 2026, penyelesaian sertifikat telah mencapai 99 persen. BPN memastikan sisa target tersebut akan dituntaskan hingga akhir tahun.
“Yang sekarang, kalau untuk penyelesaian sertifikat itu sudah 99 persen, sisa 1 persen. Target tahun ini pasti selesai,” kata Adolf.
Salah satu warga penerima sertifikat, Sanhuri (54), mengaku lega setelah tanah dan rumah peninggalan orang tuanya di Dusun Lateng, Desa Gladag, akhirnya memiliki kepastian hukum.
Menurutnya, tanah tersebut selama bertahun-tahun belum bersertifikat. Melalui program PTSL, proses pengurusan sertifikat dapat diselesaikan sekitar enam bulan dengan biaya Rp150 ribu.
“Alhamdulillah, sekarang saya merasa tenang dan lega, karena tanah peninggalan orang tua sudah memiliki sertifikat dan kepastian hukum,” ungkap Sanhuri./////////











