Namun, Ipuk menginginkan upaya tersebut diperkuat melalui keterlibatan organisasi advokat. Menurutnya, edukasi hukum perlu menjangkau ruang-ruang sosial yang sehari-hari menjadi tempat warga berkumpul.
Musyawarah desa, pengajian, maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya bisa dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman tentang hukum. Dengan begitu, literasi hukum tidak hanya berhenti di ruang pertemuan atau kantor pelayanan.
“Di sinilah kami mengharapkan sinergi para advokat untuk terlibat dalam membangun literasi hukum di kalangan warga. Buat agenda rutin berkala untuk memberikan pemahaman kepada warga, misalnya hadir di acara-acara musyawarah desa, pengajian atau kegiatan lainnya,” katanya.
Ipuk berharap Peradan dapat menyusun agenda edukasi hukum secara berkala. Tujuannya, agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya layanan bantuan hukum, tetapi juga memahami cara mengaksesnya ketika menghadapi masalah.
“Mari kita upayakan bersama agar masyarakat mengetahui bagaimana memanfaatkan akses layanan hukum,” imbuhnya.
Dalam Muswil I Peradan Banyuwangi tersebut, Adv. Budi Kurniawan, SH, terpilih sebagai ketua untuk masa bakti 2026–2031.
Ipuk mengucapkan selamat kepada Budi yang menjadi ketua pertama Peradan Banyuwangi. Ia berharap kepengurusan baru mampu menjalankan amanah sekaligus menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.///////
