Akibatnya, proses normalisasi sungai menjadi terhambat. Kondisi tersebut juga berpotensi memperparah penyempitan aliran dan pendangkalan sungai.
Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat memicu genangan hingga banjir saat hujan berintensitas tinggi. Dampaknya, struktur jalan yang baru dibangun juga berisiko mengalami kerusakan.
Subandi mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan harus berjalan beriringan dengan penataan saluran air agar anggaran daerah yang telah dikeluarkan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Perencanaan harus kita ikuti. Jangan sampai jalannya sudah bagus dan mulus, tetapi sungainya justru terbengkalai dan tidak tertata,” kata Subandi.
Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Pemkab Sidoarjo menginstruksikan Dinas PU BMSDA untuk segera berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pihak kecamatan setempat guna melakukan penertiban secara terukur.
Subandi juga mengimbau masyarakat agar tidak lagi membangun akses penyeberangan ilegal di atas sungai. Warga diminta memanfaatkan jembatan umum yang telah disediakan pemerintah di sepanjang jalur utama.
“Jembatan umum sudah tersedia di jalur utama. Masyarakat kita imbau untuk memanfaatkan fasilitas yang ada demi mendukung penataan kawasan dan kepentingan umum yang lebih luas,” tutur Subandi. (hst)
