Ia menambahkan, dalam setiap inspeksi mendadak (sidak) atau evaluasi lapangan, puskesmas selalu dilibatkan karena memiliki data yang akurat mengenai jumlah penerima manfaat dan pola distribusi makanan di wilayahnya.
Namun, Wiyanto mengakui masih ada tantangan di lapangan, terutama dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan manajemen pengolahan bahan makanan.
“Kadang dari bahan bakunya saja sudah bermasalah. Misalnya ayam potong atau sayur yang disimpan terlalu lama. Ada yang sampai dua hari baru dimasak. Ini butuh manajemen yang lebih profesional,” ungkapnya.
Dinkes juga menyoroti pentingnya ketersediaan armada transportasi yang memadai. Dalam satu lokasi, jumlah makanan yang harus dikirim bisa mencapai 3.000 paket, sehingga dibutuhkan koordinasi dan pengelolaan waktu yang tepat agar makanan tidak rusak sebelum sampai ke siswa.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Malang, terdapat 93 SPPG yang sudah berdiri, dengan 71 di antaranya aktif beroperasi. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan hingga 233 SPPG dalam waktu dekat, seiring perluasan program MBG di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
“Dengan pengawasan yang lebih ketat dan pembinaan berkelanjutan, kami ingin memastikan seluruh program MBG benar-benar membawa manfaat dan tidak menimbulkan risiko bagi anak-anak sekolah,” tutup Wiyanto dengan tegas///////
