Ketua GERAK Banyuwangi, Sulaiman Sabang S.H., menyebut ketidakhadiran Perhutani sebagai bentuk sikap tidak kooperatif. Ia mengungkapkan, dalam sebulan terakhir terdapat aksi pencabutan tanaman warga oleh Asper (Asisten Perhutani) di lokasi yang dipersoalkan.
“Padahal warga hanya ingin memanfaatkan lahan, bukan memiliki. Mereka ingin menanam demi mengangkat taraf hidup. Tapi justru diintimidasi,” ujar Sulaiman.
Menurutnya, perlakuan ini bertolak belakang dengan semangat pelestarian hutan dan kesejahteraan rakyat. “Kalau masyarakat dibiarkan menanam, mereka ikut menjaga pohon. Kalau dilarang, ya mereka tidak peduli. Peraturan harus berpihak pada rakyat, bukan sekadar jadi tameng,” tegasnya.
Kepala Desa Kluncing, Sumawi, menambahkan bahwa sekitar 70 persen warganya tidak memiliki lahan pertanian sendiri dan sangat bergantung pada kawasan hutan di sekeliling desa. Ia menegaskan, permintaan warganya bukan untuk memiliki, melainkan sebatas menumpang tanam. “Kami butuh lahan tumpangsari, bukan kepemilikan. Desa kami minus, kalau tidak diberi ruang untuk memanfaatkan hutan, mau sejahtera dari mana?” katanya.
Ia juga menyinggung ketimpangan perlakuan, di mana hasil hutan seperti bambu bisa dijual oleh perhutani, namun warga sekitar justru hanya menjadi penonton dan tidak diberi akses menanam. “CSR dari Perhutani juga belum pernah kami rasakan. Lalu bagaimana masyarakat bisa maju?” ujarnya.
Hearing ini juga menampilkan kesaksian warga lain, seperti Toriman, warga petani dari kawasan Malangsari yang sukses bekerja sama dengan Perhutani KPH Banyuwangi Selatan. Ia menuturkan bagaimana dirinya bisa mengelola 8 hektare lahan di hutan lindung lewat skema kemitraan. “Sekarang kami sejahtera. Hasil kopi tiap tahun cukup untuk hidup. Harusnya warga Kluncing juga diberi kesempatan seperti itu agar mereka dapat hidup lebih sejahtera,” kata Toriman./////
