Malang, seblang.com – Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran perempuan, khususnya para ibu, sebagai garda terdepan dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Malang, H.M. Sanusi, saat menghadiri acara puncak Peringatan Hari Ibu ke-97 bertema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045” di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (22/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sanusi mengajak para ibu agar lebih aktif menjaga dan mendampingi putra-putrinya supaya tumbuh menjadi generasi terbaik serta terhindar dari praktik pernikahan usia dini.
“Kita mengajak ibu-ibu untuk menjaga putra-putrinya agar kelak menjadi penerus bangsa yang terbaik,” ujar Bupati Sanusi di hadapan ratusan peserta.
Ia mengungkapkan bahwa angka pernikahan dini di Kabupaten Malang masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Saat ini tercatat sekitar 600 kasus pernikahan dini, meski jumlah tersebut menunjukkan tren penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Pernikahan dini ini sudah di angka 600. Saya minta kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga anak-anak kita agar pernikahan ini bisa ditunda,” tegasnya.
Pemkab Malang, lanjut Bupati Sanusi, menargetkan nol pernikahan dini pada akhir tahun 2026 dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bertahap.
“Sebenarnya keinginan kita pernikahan dini itu nol. Alhamdulillah sudah ada penurunan. Tahun 2024 sekitar 800 kasus, dan kita targetkan tahun 2025 turun menjadi 200, lalu tahun 2026 turun lagi hingga akhirnya nol,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo, menegaskan pentingnya penyediaan ruang laktasi di fasilitas umum sebagai upaya mendukung ASI eksklusif dan menekan angka stunting.
Menurutnya, pengelola tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi perempuan, seperti pasar rakyat dan kawasan wisata, perlu menyediakan ruang laktasi yang layak.
“Kami mendorong pengelola tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi perempuan untuk menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui,” ujarnya.
Ia juga berharap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja perempuan dapat menyediakan fasilitas serupa.
“Ke depan, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan banyak perempuan, termasuk tempat wisata, diharapkan memiliki ruang laktasi,” imbuhnya.
Sebagai langkah awal, DP3A Kabupaten Malang telah mewajibkan penyediaan ruang laktasi di lima pasar rakyat, yakni Pasar Tumpang, Pasar Dampit, Pasar Sumedang, Pasar Karangkoso, dan Pasar Wajak.
“Untuk sementara, lima pasar tersebut sudah diwajibkan memiliki ruang laktasi. Tujuan besarnya adalah mendukung program negara dalam menurunkan angka stunting menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Arbani.
Ia menegaskan bahwa penyediaan ruang laktasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
“Dengan ASI eksklusif yang terpenuhi, kita berharap tidak ada lagi stunting akibat bayi tidak mendapatkan ASI secara optimal,” tegasnya.
Terkait operasional ruang laktasi di lima pasar tersebut, Arbani memastikan seluruh fasilitas telah rampung dan kini memasuki tahap administrasi.
“Insyaallah mulai beroperasi 1 Januari 2026. Pembangunan sudah selesai, tinggal proses serah terima administrasi dari kontraktor ke DP3A, kemudian dihibahkan ke Disperindag dan pengelola pasar,” pungkasnya.
Melalui peringatan Hari Ibu ke-97 ini, Pemerintah Kabupaten Malang berharap peran perempuan semakin kuat, baik dalam keluarga maupun pembangunan daerah, demi mewujudkan generasi sehat, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar Anwar, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang Anis Zaidah Sanusi, jajaran OPD, para camat se-Kabupaten Malang, serta perwakilan kepala desa.///////////
