Banyuwangi, seblang.com — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banyuwangi mulai membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi akhir Tahun Anggaran 2025. Pembahasan dilakukan melalui rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebagai bagian penting dalam menguji kinerja pemerintah daerah selama setahun terakhir, Senin(13/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD Banyuwangi, Ruliyono dan Michael Edy Hariyanto. Sementara dari pihak eksekutif, TAPD diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Pemkab Banyuwangi, Budi Santoso.
Dalam forum itu, Banggar tidak hanya mencermati angka-angka serapan anggaran, tetapi juga menguliti sejauh mana program-program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Evaluasi ini menjadi krusial, mengingat LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan cermin akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
“Pembahasan ini menjadi ruang evaluasi bersama. Kita ingin memastikan setiap rupiah anggaran daerah berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ruliyono.
Sejumlah catatan strategis pun mengemuka, mulai dari efektivitas belanja daerah, pemerataan pembangunan, hingga optimalisasi program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.
Rapat kerja Banggar dan TAPD ini merupakan bagian dari mekanisme check and balances antara legislatif dan eksekutif. Melalui proses ini, DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berada di rel yang tepat.
Hasil pembahasan LKPJ ini nantinya juga akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD kepada Bupati Banyuwangi sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di tahun anggaran berikutnya.
“Dengan evaluasi yang lebih tajam dan terukur, diharapkan pembangunan di Banyuwangi ke depan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga semakin berkualitas dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
