Jakarta, seblang.com – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan dukungan UNESCO menyelenggarakan diskusi bertajuk “Peran Media dalam Pilkada 2024” di Jakarta pada Kamis, 14 November 2024. Diikuti oleh lebih dari 120 peserta yang terdiri dari pemimpin media, jurnalis, akademisi, dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, kegiatan ini juga sekaligus memperingati “The International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists” pada tanggal 2 November lalu.
Diskusi ini merupakan rangkaian akhir dari program pengembangan kapasitas jurnalis yang didukung UNESCO program #SocialMedia4Peace yang didanai oleh Uni Eropa. Dalam sambutannya, Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menyampaikan pentingnya jurnalisme yang berkualitas termasuk dalam peliputan pemilihan kepala daerah (Pilkada). ”Alasan berdirinya AMSI tujuh tahun lalu membawa misi pertama membantu perusahaan media untuk memproduksi konten jurnalisme yang berkualitas dan kedua konten yang sehat hanya bisa diproduksi dengan bisnis yang sehat. Program ini penting bagi AMSI sebagai bentuk dukungan pada anggota untuk menulis lebih mendalam daerah sensitif konflik menghadapi Pilkada, ” katanya menambahkan.
Stephane Mechati, Penasehat Menteri sekaligus Wakil Kepala Misi dan Kepala Seksi Politik Delagasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam dalam sambutan menyampaikan tentang situasi demokrasi dan peran media masyarakat untuk menjaga demokrasi, termasuk di Indonesia. “ Media adalah pilar penting dalam sistem demokrasi. Saat ini kita menghadapi masa sulit demokrasi secara global. Demokrasi menghadapi tantangan karena naiknya populisme, rasisme, islamophobia dan tidak bisa mengingkari ini terjadi. Jurnalis adalah pembela hak asasi manusia selama mereka bekerja dengan profesional. Karena itu kami berkolaborasi dengan lembaga PBB (UNESCO) untuk mendukung peningkatan kapasitas jurnalis untuk menulis cerita kelompok-kelompok yang tidak terwakili ‘underrepresented’ dari berbagai daerah di tingkat lokal dan melindungi selamatan mereka,” katanya.
Maki Katsuno-Hayashikawa, Direktur UNESCO Kantor Regional di Jakarta menyampaikan sebagai badan khusus PBB, UNESCO memiliki mandat untuk mempromosikan kebebasan pers dan keselamatan jurnalis, selain memberikan akses informasi kepada komunitas yang hidup dalam situasi marjinal, mendukung jurnalisme berpihak pada kepentingan publik melalui pelatihan dan produksi konten, dan yang penting meningkatkan kolaborasi antarmedia, terutama antara media arus utama di kota besar dan daerah. “Kami memahami media terkadang menemukan tantangan membangun kolaborasi karena mungkin khawatir terkait hak cipta, atau tidak ada kesamaan standar jurnalistik. Namun saat media di seluruh dunia mengalami penurunan ekonomi dan tekanan terhadap kebebasan berekspresi, kolaborasi antarmedia menjadi model bertahan yang cukup kuat yang memberikan ruang untuk berbagi biaya, merancang format inovatif dan meningkatkan keselamatan jurnalis,” kata Maki.
Program ini diawali dengan pelatihan di tiga wilayah rentan konflik, yakni; Banda Aceh, Jakarta, dan Manado di Sulawesi Utara. Rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jurnalis ketika harus meliput isu-isu sensitif terkait pilkada. Sejumlah materi penting seperti jurnalisme solusi, jurnalisme data, “debungking deep fake”, yang juga mencakup alat dan pendekatan untuk menangani disinformasi dan ujaran kebencian sesuai dengan standar kebebasan berekspresi.
Sebagai tindak lanjut dari pelatihan, AMSI memberikan beasiswa liputan kolaboratif serda pendampingan pada 23 jurnalis yang terseleksi. Mereka mengangkat sejumlah tema terkait pilkada seperti permasalahan identitas ganda, kelompok termarjinalkan, dan dinasti politik di sejumlah daerah adalah sebagian tema yang diangkat ke permukaan para penerima beasiswa yang karyanya telah dibukukan dan diluncurkan dalam diskusi ini.
