Banyuwangi, seblang.com – BPJS Ketenagakerjaan bersama Pengawas Ketenagakerjaan Subkorwil Banyuwangi dan Situbondo memanggil 38 badan usaha atau pemberi kerja yang mangkir dari kewajiban jaminan sosial, Selasa (18/2/2025).
Langkah ini diambil dalam rangka rangka Hari Kepatuhan Pebruari 2025, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kepesertaan dan percepatan penyelesaian ketidakpatuhan perusahaan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banyuwangi, Ocky Olivia mengungkapkan, dari total perusahaan yang dipanggil, 19 berada di Banyuwangi dan 19 lainnya di Situbondo. “Mereka ini memiliki tunggakan iuran, hanya mendaftarkan sebagian pekerja (PDS), atau bahkan belum terdaftar sebagai peserta wajib (PWBD),” ujarnya.
Ocky menegaskan bahwa penegakan kepatuhan merupakan amanat undang-undang yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). “Setiap badan usaha harus mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur Undang-undang No 24 Tahun 2011,” jelas Ocky.
Lebih lanjut Ocky menjelaskan bahwa untuk penegakan kepatuhan dalam penyelenggaraan Program BPJamsostek, petugas pemeriksa ditugaskan untuk memastikan kesesuaian jumlah kepesertaan.
“Jadi, para pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” imbuhnya
Ia menekankan, perusahaan juga wajib memberikan data yang akurat dan lengkap mengenai pekerja serta keluarganya. “Saya harap, dengan langkah ini semua perusahaan segera patuh dan berpartisipasi aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan agar pekerja mendapat perlindungan yang layak dan sesuai aturan,” pungkasnya.
