Blitar, seblang.com – Ratusan petani dan nelayan dari Kabupaten Blitar menggelar aksi damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar pada Selasa (20/11/2024). Aksi ini dipimpin oleh M. Trianto selaku koordinator, yang bersama peserta lainnya menyuarakan berbagai keresahan terkait penegakan hukum dan kondisi demokrasi di daerah tersebut.
Dalam orasinya, Trianto menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk panggilan nurani masyarakat yang merasa dipinggirkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi hukum. Menurutnya, aksi ini bukan sekadar protes melainkan seruan untuk memperjuangkan demokrasi yang adil dan berpihak pada masyarakat luas.
“Ini bukan sekadar protes, tetapi seruan untuk mempertahankan demokrasi yang berkeadilan. Kami tidak ingin keadilan hanya menjadi milik segelintir orang,” tegas Trianto.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut adalah dugaan pemalsuan dokumen yang mencatut nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018. Dugaan pemalsuan ini menyeret nama mantan Bupati Blitar periode 2015–2020 serta mencoreng reputasi Mohammad Trijanto, seorang aktivis anti-korupsi dan mantan calon anggota DPD RI Jawa Timur.
Trianto menyebut, alih-alih didukung dalam perjuangannya melawan korupsi, Trijanto malah dituduh mencemarkan nama baik oleh pihak-pihak tertentu. Hingga kini, pelaku pemalsuan dokumen tersebut belum terungkap, menimbulkan dugaan adanya konspirasi di balik lambannya penanganan kasus ini.
“Ini bukan sekadar soal dokumen, tapi keberanian melawan korupsi yang seharusnya didukung, bukan diintimidasi,” ujar Ibnu Harris Priandoko, salah satu peserta aksi.
Dalam aksinya, kelompok masyarakat tersebut menyampaikan tiga tuntutan utama:
- Penyelidikan Transparan: Meminta pengusutan tuntas kasus pemalsuan dokumen yang mencatut nama KPK serta pengungkapan pelaku di balik kasus tersebut.
- Pelaporan Terbuka: Mendesak pihak berwenang memberikan laporan perkembangan kasus kepada masyarakat untuk menjamin transparansi dan menjaga kepercayaan publik.
- Perlindungan Aktivis: Menuntut penghentian intimidasi terhadap warga atau aktivis yang menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan.
Peserta aksi juga menegaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi sangat penting. Mereka mengkritik praktik politik yang dianggap memihak kepada kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Kami ingin pemimpin yang mengutamakan rakyat, bukan yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan,” lanjut Trianto dalam orasinya.
Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Melalui aksi ini, para petani dan nelayan Kabupaten Blitar berharap dapat menggugah perhatian para pemangku kepentingan untuk mendorong perubahan menuju demokrasi yang lebih baik. Mereka menyatakan tekad untuk terus memperjuangkan keadilan demi masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat Blitar./////////
