Komisi I DPRD Banyuwangi akan Berkunjung ke Kantor BPN untuk Memastikan Pelayanan

by -1477 Views
Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Marifatul Kamila
iklan aston

Banyuwangi, seblang.com – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi meminta agar kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN Banyuwangi menyiapkan beberapa loket layanan, salah satunya khusus bagi penyandang difabel.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Marifatul Kamila, yang akrab disapa Rifa, dalam beberapa waktu ke depan pihaknya akan melakukan kunjungan ke kantor BPN untuk mengetahui perkembangan terkait layanan yang ada.

iklan aston

“Kami ingin melihat perkembangan terkait janji yang disampaikan Kepala ATR/BPN saat mengadakan rapat kerja beberapa waktu lalu. Selain itu kami juga ingin mengetahui ruangan khusus untuk menyusui karena hal tersebut penting,” ujar Rifa di Ruang Rapat Komisi I DPRD Banyuwangi pada Senin (18/11/2024.

Lebih lanjut dia mengungkapkan beberapa waktu lalu pihaknya menggelar rapat kerja dengan ATR/BPN dan perhimpunan notaris Banyuwangi sebagai bentuk respons dari para wakil rakyat atas ungkapan Bupati Banyuwangi terkait adanya dugaan mafia tanah yang menghambat kepengurusan sertifkat tanah rakyat.

“Dari sekitar 1.200 sertifikat tanah yang dalam proses infonya sudah ada sekitar 600 yang tuntas. BPN menyampaikan 8 bulan ke depan semuanya sudah selesai. Dewan menilai hal tersebut terlalu lama,” ujar Rifa.

Karena apabila proses verifikasi sudah betul dan tanah atau lahan miliknya sendiri agar segera diberikan agar mengurangi permasalahan.

Lebih lanjut dia menambahkan pada 2025 Banyuwangi mendapatkan 60 ribu  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi 50 desa yang belum mendapatkan program tersebut.

“Insya Allah kita akan diberi data desa-desa mana saja dan arah distribusi 60 PTSL yang dilaksanakan itu,” imbuh Rifa.

Dia menambahkan pihaknya meminta kepada kantor BPN agar ada perubahan dalam pelayanan. Apabila memungkinankan BPN bisa membuat loket layanan yang terpisah untuk layanan bagi masyarakat yang mengurus sendiri. Kemudian ada loket bagi notaris dan penyedia jasa atau pihak ketiga.

“Kita tidak bisa menolak mereka juga mencari nafkah. Dan kami minta loket khusus teman-teman difabel yang terpisah dari loket layanan yang lain. Selain itu proses verifikasi berkas di BPN jangan terlalu lama,” pungkas Rifa.////////

No More Posts Available.

No more pages to load.