Banyuwangi, seblang.com – DPRD Banyuwangi berencana mempertemukan sejumlah pihak terkait sengketa kepemilikan Pantai Boom yang masih berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
“Kami akan segera mengundang BPKAD, Pelindo, dan Dishub Provinsi Jawa Timur untuk duduk bersama mencari solusi konflik ini,” kata Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, Rabu (13/11/2024).
Menurut Rifa sapaan akrabnya, persoalan kepemilikan aset Pantai Boom yang tiba-tiba mencuat ini perlu ditelusuri secara mendalam, mengingat keberadaan pantai tersebut sudah ada sejak lama. “Pantai Boom itu sudah ada bahkan mungkin sebelum kita lahir,” ujarnya.
Saat ini, Pemkab Banyuwangi mengklaim bahwa tanah tersebut adalah aset milik mereka dan sedang dalam proses pengurusan dokumen kepemilikan. Namun, Rifa menekankan bahwa proses penyelesaian sengketa ini harus ditangani dengan hati-hati dan melalui prosedur yang jelas.
“Siapapun boleh mengklaim kepemilikan aset tersebut, tapi pembuktiannya harus jelas. Tanpa mempertemukan semua pihak, masalah ini tidak akan menemukan solusi,” tegasnya.
