Malang, seblang.com – Pj Sekretaris Daerah kabupaten Malang Nurman Ramdansyah mengungkapkan dugaan adanya salah satu Direktur Utama Perumda milik Pemerintah Kabupaten Malang menjadi pengurus salah partai di Kota Malang. Hal itu tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan.
“Tidak diperkenankan, namun karena ini konteks Pemilihan Kepala Daerah, ada Badan yang mengawasi, Bawaslu, kami akan segera menindaklanjuti,” tegas Nurman Ramdansyah saat diwawancara awak media di kantornya, Kamis (3/10/2024).
Keterkaitan adanya dugaan Dirut salah satu BUMD milik Pemkab Malang yang menjadi pengurus partai, Pj Sekda mengatakan akan menelusuri dulu informasi tersebut.
“Kami akan menelusuri dulu, kan ini baru jenengan (awak media), terima kasih informasinya, ini informasi awal nanti kita telusuri dulu,” kata Nurman.
Saat didesak apabila informasi benar perihal salah satu Dirut Perumda milik Pemkab Malang menjadi pengurus partai, Nurman menyampaikan semua ada mekanismenya.
“Saya pastikan dulu, semua ada mekanismenya, ketentuannya ada pastinya,” jelas Nurman.
Saat didesak mekanisme pergantian Dirut Perumda, Nurman menjelaskan di ASN derajat hukuman berdasarkan tingkat penelusuran kesalahan tersebut.
“Karena di ASN itu derajat hukuman berdasarkan tingkat penelusuran kesalahannya, tentunya ini akan sama nanti, kenapa dia ada di situ (sebagai pengurus partai), apakah persoalan tahu atau tidak tahu apa bagaimana itu bagian dari penelusuran, jadi ketentuannya sudah jelas,” tandasnya.
Dengan adanya informasi awal ini Pemkab Malang akan menelusuri dugaan adanya Dirut Perumda menjadi pengurus salah satu partai.
“Ya pastilah Pemkab Malang akan menindaklanjuti, kan ini semacam pengaduan masyarakat (Dumas) ya boleh siapapun,” pungkas Pj Sekertaris Daerah Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah
